MENDIRIKAN PERUMAHAN RAKYAT, MENYIASATI KAMPUNG KOTA SURABAYA 1906-1990

IDAM SETIYAWAN, Dr. Farabi Fakih, M.Phil.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Sejarah

Mendirikan Perumahan Rakyat, Menyiasati Kampung Kota Surabaya 1906-1990 Masalah utama dalam tesis ini adalah bagaimana peran pemerintah kota Surabaya dalam menyiasati penyediaan perumahan rakyat di tengah banyaknya kampung masyarakat kota yang kumuh dan liar di kota Surabaya dari tahun 1906 hingga tahun 1990 dengan segala dinamikanya. Karena berdasarkan hasil penelitian, persoalan perumahan rakyat dan kampung pribumi merupakan masalah penting yang harus diselesaikan sejak awal abad ke-20, karena telah menimbulkan masalah kesehatan dan sosial bagi lingkungan sekelilingnya, sehingga peran pemerintah kota cukup penting dalam mengatasinya dengan cara membangun perumahan rakyat bagi masyarakat kota dan memperbaiki kondisi kampung kota Surabaya secara massif seperti di Krembangan dan Ketabang Timur. Sedangkan pembangunan perumahan rakyat dan penataan kampung pada masa awal pasca perang revolusi kemerdekaan, tahun 1950-an hingga 1960-an, kota Surabaya mengalami berbagai kendala, karena adanya masalah kepentingan antara masyarakat kota dan partai politik dengan pemerintah kota Surabaya. Pemerintah cenderung melakukan tindakan represif terhadap kampung-kampung yang dianggap kumuh dan liar sehingga menimbulkan konflik Pakis. Peran KUPS dan PT YKP kota Surabaya sebagai penyedia perumahan rakyat juga tidak maksimal dan seringkali terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu, pada masa Orde Baru, tahun 1977, pemerintah berusaha melakukan kebijakan penataan kampung sebagai dampak dari proyek Normalisasi �¢ï¿½ï¿½Brantas Hilir�¢ï¿½ï¿½ di sepanjang Sungai Kalimas di Jagir Womokromo dengan cara membangunkan perumahan di daerah Tandes dan Simomulyo yang bekerja sama dengan Perum Perumnas, akan tetapi masyarakat yang direlokasi tidak betah dengan alasan jauh dari pusat kota sebagai tempat bekerja mereka. Sehingga pada tahun 1988 mulai direncanakan pembangunan rumah susun di atas kampung kumuh sebagai alternatifnya, yaitu di kampung kumuh Dupak dan Sombo antara tahun 1988 hingga 1990 oleh walikota Purnomo Kasidi secara persuasif, yang dibantu oleh akademisi dari ITS Surabaya, Johan Silas sebagai perancangnya.

Set Up a Public Housing, Organize The Kampong Urban of Surabaya 1906-1990 The main problem in this thesis is how the role of the Surabaya city government in handling the provision of public housing in the midst of many slum and wild urban kampong in the city of Surabaya from 1906 to 1990 with all its dynamics. Because based on the results of the research, the issue of public housing and indigenous kampong is an important issue that must be resolved since the early 20th century, because it has caused health and social problems for the surrounding environment, so the role of city government is quite important in overcoming it by building public housing for the community City and improve the condition of Surabaya's urban kampong as massively as in Krembangan and Ketabang Timur. While the development of public housing and the arrangement of the kampong in the early post-war era of the independence revolution, the 1950s until the 1960s, the city of Surabaya experienced various obstacles, because of the issue of interest between urban and political parties with the city of Surabaya. The government tends to take repressive actions against kampong that are considered to be slums and wild, resulting in a conflict of ferns. The role of KUPS and PT YKP Surabaya as a provider of public housing is also not optimal and often there is fraud. Therefore, during the New Order, in 1977, the government tried to implement the policy of kampong arrangement as the impact of the "Brantas Hilir" Normalization Project along the Kalimas River in Jagir Womokromo by building housing in Tandes and Simomulyo areas in cooperation with Perum Perumnas, But the relocated community does not feel at home for reasons far from the city center as their place of employment. So that in 1988 began the planned development of flats above slum kampung as an alternative, namely in the slums kampong Dupak and Sombo between 1988 to 1990 by mayor Purnomo Kasidi persuasively, which is assisted by academics from ITS Surabaya, Johan Silas as the designer.

Kata Kunci : Perumahan Rakyat, Kampung, Partisipasi Sosial, Surabaya / Public Housing, Kampong, Social Participation and Surabaya.