Presidential Decree on Forbidden and Restricted Areas Along Egyptian Borders: Egypt's Miscarriage of Its International Human Rights Duties

GISELLA ARDEN SAMUDIONO, Rangga Aditya Dachlan, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Suku Nubia di Mesir mengalami marginalisasi hampir di seluruh aspek kehidupan sebagai akibat dari pemindahan massa yang terjadi kepada mereka. Demonstrasi, advokasi, dan petisi telah dilakukan dengan harapan agar suatu hari mereka dapat kembali ke tanah leluhur mereka dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Perjuangan panjang Suku Nubia akhirnya terjawab ketika pemerintah memasukkan hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka dalam amandemen Konstitusi Mesir tahun 2014. Dalam tahun yang sama, pemerintah Mesir mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 444 tahun 2014 yang pada pokoknya mendemarkasi area di sepanjang batas negara Mesir bagian utara, selatan, dan barat menjadi area terlarang dan area terbatas. Area-area tersebut meliputi pula tanah yang menjadi tujuan Suku Nubia. Dengan demikian, Dekrit ini telah menghalangi hak Suku Nubia untuk kembali ke tanah leluhurnya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Suku Nubia di atas dari sudut pandang hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa dengan sejak dikeluarkan dan berlakunya Dekrit Presiden Nomor 444 Tahun 2014, Mesir telah melanggar kewajiban hukum HAM internasional yang ada dalam beberapa perjanjian hukum HAM internasional, seperti ICERD, ICCPR, ICESCR, dan ACHPR. Penelitian hukum ini juga membahas beberapa kemungkinan permasalahan suku Nubia ini untuk dapat masuk ke dalam mekanisme perlindungan HAM yang disediakan oleh hukum nasional Mesir, Afrika dan PBB.

As the result to the mass displacements, the Nubians in Egypt were being marginalized almost in all aspects of life. Restless demonstration, advocacy, and petition had been conducted in the hope that by returning to the Nubians' ancestral lands they will have a better future. The lengthy efforts finally answered when the government included the Nubians' rights to return to their homelands in the newly amended 2014 Egyptian Constitution. Within the same year, the government issued Presidential Decree Number 444 of 2014, which then demarcated areas parallel to the northern, southern, and western Egyptian borders to be forbidden and restricted areas. The designated forbidden and restricted areas are including the ancestral lands targeted by the Nubians to return. Hence, the enforcement of the Decree is de facto impeding the rights of the Nubians to return to their ancestral lands. This legal research is aimed to analyze the issue of the Nubians from the perspective of international human rights law, in spite of the existence of the discussion on the constitutionality of the Decree. The results of this legal research shown that by the issuance and enforcement of Presidential Decree Number 444 of 2014, Egypt has violated its international human rights duties preserved in several international human rights treaties, such as ICERD, ICCPR, ICESCR and ACHPR. In the end, this legal research also portrays several possibilities to address the Nubians' issue under Egyptian national laws, African and United Nations human rights protection mechanisms.

Kata Kunci : Suku Nubia, Dekrit Presiden Nomor 444 Tahun 2014, Perjanjian HAM Internasional, The Nubians, Egyptian Presidential Decree Number 444 of 2014, international human rights treaties,