The Legality of Constructing A Building Over Disputed Territories/ Neutral Zones Under the Perspectives of International Law (A Case Study of Indonesia and Timor Leste)

MOCHAMMAD DEARIZA ALFATHAN, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Setelah melewati tahap yang panjang dimulai sejak saat Timor Timor memisahkan diri dari kedaulatan NKRI, di tahun 2005 Indonesia dan Timor Leste menandatangi Perjanjian Sementara Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat dan sudah menyetujui sekitar 96% dari total garis batas antar kedua Negara dan menyisakan beberapa wilayah yang belum selesai di negosiasikan lagi oleh kedua Negara yang selanjutnya disebut sebagai Unresolved Segments. Namun beberapa tahun setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, diketahui bahwa Timor Leste membangun sejumlah bangunan permanen diatas wilayah yang masih dikategorikan sebagai wilayah yang masih akan dirundingkan oleh kedua Negara tersebut. Penelitian Hukum ini meggunakan metode penelitian hukum normatif melalui analisis melalui analisis terhadap hukum dan peraturan internasional, buku-buku serta jurnal dan materi yang relevan. Penelitian Hukum ini menganalisis legalitas dari tindakan Timor Leste yang membangun bangunan di atas wilayah sengketa dan kemungkinan tindakan tersebut dapat memperkuat klaim mereka dengan asas Effective Occupation jika sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Hasil dari Penelitian Hukum ini menunjukan bahwa tindakan Timor Leste tersebut adalah Ilegal karena walaupun di Perjanjian Sementara Antara kedua Negara tidak disebutkan bahwa daerah Unresolved Segments itu harus steril, akan tetapi Timor Leste tidak seharusnya mendirikan bangunan diatas wilayah sengketa karena hal tersebut dapat memperburuk keadaan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Effective Occupation karena tidak memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai Effective Occupation sebagai salah satu dasar/ cara untuk memperoleh wilayah.

After passing through a long stage since East Timor seceded itself from Indonesia, finally in 2005 Indonesia and Timor Leste signed a Provisional Agreement between the Government of Indonesia and the Government Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary and has agreed on approximately 96% of the total border lines between both States, but there are still some areas that has not been finished negotiating by the two States which called as the Unresolved Segments. However, a few years after the signing of the agreement, it is known that Timor Leste build a permanent building on the territory which is still categorized as an area that is still to be negotiated by the two States. This Legal Research employs normative legal research methods, in which this Legal Research will be conducted through examining the existing laws, books, journal, and other relevant materials. Firstly, this legal research will analyze the legality of the actions of Timor Leste who has constructed a building over a disputed territories/ unresolved segments. Secondly, this legal research will also analyze the act of Timor Leste itself, whether their action could affect their claims under the principle of Effective Occupation, if in the future this dispute is brought to the International Court of Justice. The results of this Legal Research show that the action of Timor Leste is illegal since, although in the Provisional Agreement between the two Countries did not mentioned that the area of unresolved segments must be sterile, but Timor Leste is not supposed to constructing a building on a disputed territory because it could aggravate and make things worse for the parties in dispute. In addition, their action cannot be categorized as an Effective Occupation either because it does not meet the elements to be considered as an Effective Occupation as one of the bases to acquire territory.

Kata Kunci : Indonesia, Timor Leste, Territorial Disputes, Neutral Zones, Land Boundaries, Sengketa Wilayah, Zona Netral, Perbatasan Darat