THE IMPLICATIONS OF ARTICLE 12 (3) OF THE ROME STATUTE WITH REGARDS TO THE TERRITORIAL THRESHOLD

AGAM SUBARKAH, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis implikasi dari territorial threshold dalam pasal 12 (3) Statuta Roma dan implementasi dari territorial threshold dalam keputusan pengadilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dimana argumen dibangun berdasarkan analisis dari fakta-fakta dengan norma-norma, prinsip, dan hukum yang berlaku di bawah hukum internasional. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dianalisis dan diinterpretasikan dengan metode intepretasi primer dan sekunder di bawah Pasal 31 dan 32 VCLT 1969. Untuk menyimpulkan penelitian ini penulis berependapat bahwa penafsiran "Negara" dan "wilayah" di bawah pasal 12 Statuta Roma mencerminkan persyaratan kedaulatan dan kontrol yang efektif atas wilayah negara. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendelegasikan yurisdiksi mereka ke ICC dengan menggunakan deklarasi secara ad hoc dalam pasal 12 (3) , Negara / entitas harus dimiliki kedua kedaulatan dan kontrol atas wilayah mereka. Selain itu, aplikasi dari penggunaan territorial threshold dalam keputusan pengadilan di ICC masih belum jelas dan masih diperdebatkan.

This present legal research aims to identify, clarify and analyze the implication of the territorial threshold under article 12 (3) of the Rome Statute and the implementations of that threshold in the ICC judicial decisions. In this regards, the author employs normative approach in which the argument built based on the analysis of facts compare with the norms, principles, and laws applicable under international law. Hence, the collected data analyzed and interpreted with the primary and secondary method of interpretations under the Article 31 and 32 of the VCLT 1969. To conclude this present research the author submits that the interpretation of State and territory under article 12 of the Rome Statute reflects to the requirements of sovereignty and effective control over territory. Hence, in order to delegate their jurisdiction to the ICC by lodging article 12 (3) ad hoc declaration, a State/entity should possessed both sovereignty and control over their territory. Moreover, the applications of the territorial threshold assessment in the ICC judicial decision still unclear and debatable.

Kata Kunci : ICC, jurisdiction, ad hoc declaration, territorial thresholds, sovereignty, and effective control