EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA (Studi Kasus: Perselisihan Hubungan Industrial pada Sektor Industri Pengolahan Rambut dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga)

AGUS NURUDIN, Prof. Dr. Muhadjir Muhammad Darwin, M.P.A.

2017 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Kebijakan pro investasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah semenjak awal tahun 2000 berdampak pada pesatnya perkembangan investasi dan industrialisasi yang berpengaruh positif terhadap turunnya angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta terciptanya kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas di Kabupaten Purbalingga. Perkembangan industrialisasi di suatu daerah juga berimplikasi terhadap munculnya permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah daerah menjadi lebih kompleks dan tidak jarang menimbulkan suatu perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini berusaha memaparkan dan menganalisis efektivitas peran pemerintah daerah dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan pekerja dan pengusaha khususnya pada sektor industri pengolahan rambut dan bulu mata palsu yang merupakan sektor yang paling sering terjadi kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Purbalingga. Dalam melakukan analisis efektivitas peran pemerintah daerah tersebut terlebih dahulu dilakukan identifikasi peran pemerintah daerah pada bidang ketenagakerjaan diantaranya menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kemudian dilakukan analisis menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas untuk melihat seberapa efektif peran pemerintah tersebut dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah cukup efektif dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan. Peran pemerintah daerah dalam mengatasi perselisihan hubungan industrial yang difokuskan pada pelayanan ketenagakerjaan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan sudah cukup responsif dan efektif menyelesaikan perselisihan pada tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus lebih sering turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan mendengarkan aspirasi tenaga kerja secara langsung, serta perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan ketenagakerjaan serta program kerja yang saling berkesinambungan.

Pro-investment policies implemented by local governments since the beginning of 2000 have a rapidly impact on investment and industrialization. It has positive effects reducing unemployment rate, absorbing employment, and the creation of employment opportunities on Purbalingga regency. Industrialization developments in a region also has implications appearance of employment issues that facing by local governments become more complex and not often made an industrial dispute. This research tries to describe and analyze the effectiveness of the role of local government in handling industrial disputes involving workers and employers, especially on industries of hair and false eyelashes manufacture are the most frequent cases of industrial relations disputes sectors in Purbalingga. To analyze the effectiveness of the role of local government are need to identify some point of local government role in employment including setting policies, providing services, exercise supervision and take actions against violations of labor legislation. Then analysis using indicators of productivity, quality of service, responsiveness, responsibility, and accountability to see how effective the government role are implemented. The results showed that the implementation of local governments role and functions are quite effective to dealing with industrial disputes that occur in Purbalingga overall. The local governments role in addressing industrial disputes which focused on employment services and violations repression on legislation are quite responsive and effective to resolve whole industrial dispute at the local government level. The local government should more often go down to the field to socialize and listening labor aspirations on workplace directly, as well as the need to improve the quality of services and labor supervision and also organize a sustainable work program.

Kata Kunci : Efektivitas, Peran Pemerintah, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial