STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI COORDINATION OF BENEFIT BPJS KESEHATAN DENGAN MEDICARE AUSTRALIA

HARYATI, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD; dr. Trisasi Lestari, M.Med.Sc

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang: Sejak kebijakan skema COB BPJS Kesehatan dengan askes komersial menjadi isu publik, peserta sebagai stakeholder eksternal dengan dua penjamin mengharapkan adanya peningkatan mutu layanan diluar paket BPJS Kesehatan serta ketersediaan faskes yang lebih baik. Pelaksanaan JKN saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut, kondisi ini membuka peluang implementasi COB antar Badan Penjamin bersinergi sebagai wujud mensukseskan program JKN. Implementasi COB selain bertujuan mencegah over insurance juga menggiring masyarakat berpenghasialan tinggi untuk mangambil manfaat askes komersial sehingga BPJS hanya fokus pada masyarakat PBI. Namun sampai saat ini kebijakan implementasi COB masih mengalami kendala tekhnis, BPJS K perlu melakukan studi komparasi dengan merujuk pada best practice Medicare Australia yang sejak tahun 1984 telah merealisasikan Medicare two tier dan berjalan berdampingan dengan industri askes komersial hingga saat ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta kajian terkait tahap kebijakan implementasi COB sebagai bagian dari program JKN mencakup isu publik, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang melibatkan BPJS Kesehatan dan para stakeholder dengan merujuk pada best practice Medicare Australia sebagai bahan komparasi. Metode: Rancangan penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan Literature review. Pendekatan dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka sebagai data sekunder, data primer berupa Undang-undang dan Peraturan Presiden tentang Jaminan kesehatan COB, data sekunder berupa hasil penelitian, literatur, jurnal dan hasil diskusi yang terkait.Serta data tersier berupa isu hangat yang berkembang melalui media cetak maupun media elektronik terkait dengan kebijakan implementasi COB BPJS Kesehatan yang melibatkan para stakeholder. Hasil: Kebijakan implementasi COB belum dapat direalisasikan, hal ini didasari dengan perbedaan sistem managa care (tarif paket) pada BPJS dan Indemnity (tarif per-plafon) pada askes komersial sehingga sulit untuk menentukan besarnya cost sharing. Kesimpulan: Implentasi COB yang akan dilaksanakan di Indonesia berbeda dengan COB di Australia. Implementasi COB antara BPJS K dengan askes komersial hanya dilakukan pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan menggunakan system managed care. Implementasi COB mencegah over insurance dan moral hazard antar para pihak (peserta, provider dan Badan Penjamin lain).

Background: Since COB Scheme Policy between BPJS K and Private healath insurance as a public issue, attitude and expectation stakeholder was responsed the policy implementation of COB. COB scheme has not progressed based on difference concept between BPJS K with managed care system (INACBG�s package rate), provider capitation, other side private health insurance with Indemnity system (plafon package), provider without limit. In addition to prevent over insurance and also deliver people who has high income to take private health insurance benefit. So BPJS K only focus on PBI. BPJS Kesehatan needs to do a comparative study with reference to the Medicare Australia's best practice which since 1984 has fully implemented COB so that Medicare coexists with the private health insurance industry until today. Objective: This study aims to provide an overview and analysis in relation to policy for COB implementation as part of JKN program that includes issues/public affairs, formulation, implementation and evaluation of policies involving BPJS Kesehatan and stakeholders with reference to Medicare Australia best practice as a comparison. Methodology: This study is a comparative descriptive study using literature review. The approach is made by reviewing the literature materials as secondary data, primary data in the form of legislation and the Presidential Decree on health insurance policy and COB, secondary data research, literature, journals and related discussion, as well as tertiary data of hot issues that develop through printed and electronic media related to the COB implementation policy by BPJS Kesehatan involving stakeholders. Result: COB implementation policy has not been realised yet, as there are differences between managed care (package rate) systems adopted by BPJS K and Indemnity (plafon rate) system adopted by private health insurance so that it is difficult to determine amount of cost sharing. Conclusion: COB implentation which will be implemented in Indonesia is different with Australia Medicare two - tier. COB implementation between BPJS K with private health insurance is only applicable to providers that have contractual agreement with BPJS K and use managed care system. COB implementation prevent over insurance and fraud between parties (member, provider and other health insurers).

Kata Kunci : Studi komparasi, Kebijakan, Implementasi, COB, BPJS Kesehatan, Medicare Australia; Comparative Study, Policy, Implementantation, COB, BPJS Kesehatan, Medicare Australia