ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SYARAT SEHAT JASMANI DALAM REKRUTMEN LOWONGAN KERJA SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS

HERU SAPUTRA L. G., Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan dari penelitian mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran syarat “sehat jasmani” yang ada dalam rekrutmen lowongan kerja oleh pihak pemberi kerja, tenaga kerja, dan pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh keberadaan syarat sehat jasmani dalam rekrutmen lowongan kerja terhadap hak penyandang disabilitas untuk bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Subyek penelitian adalah pihak pemberi kerja/perusahaaan,tenaga kerja penyandang disabilitas, dan pemerintah (khususnya Dinas Tenaga Kerja) di daerah Istimewa Yogyakarta. Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari dianalisis secara kualitatif, kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, penafsiran pihak pemberi kerja/perusahaan, tenaga kerja penyandang disabilitas, dan pemerintah (khususnya Dinas Tenaga Kerja) masih belum sepenuhnya tepat memahami pengertian sehat jasmani. Masih ada yang mengartikan bahwa sehat jasmani hanya ukuran fisik semata dan gambaran fisik yang lengkap atau utuh. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas digolongkan sebagai keadaan yang tidak sehat. Kedua, Keberadaan syarat sehat jasmani dalam iklan lowongan kerja tidak sepenuhnya menghalangi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. PT. Panji Putra Pekasa, PT. Komitrando-Emporio, dan Mirota Kampus telah membuktikan hal tersebut. Kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas diberikan, meski masih ada yang memahami sehat jasmani sebagai kedaan fisik yang utuh/normal. Berkaitan dengan hal itu, potensi diskriminasi kenyatanya ada selama pandangan sehat jasmani ditafsirkan secara kaku.

This research intends to discover and anlyse, the interpretation of "physical health" requirements that exist in the recruitment of job vacancies by employer/company, labor, and the government. This esearch also intends to identify and assess effect of the existence physical health requirements in the recruitment of job vacancies toward work rights for people with disability. This research is a normative-emphirical law research. Subjects of this research are the employer/company, disability labors, and the government (especially the Department of Labor) in Yogyakarta Province. Normative-emphirical law research basically use secondary data that be obtained from library research and primary data that be obtained from field research. Based on these, the data which obtained from library and field research would be analysed by qualitative method and then presented by descriptive method. Result of this research reveals: first, interpretation of employer/company, disability labor, and the government (especially the Department of Labor) is still not fully appropriate to understand the meaning of physical health. There are still assums that the physical health merely measured by physically and description it as a complete or intact body. It caused people with disability classified as unhealthy. Second, the existence of physical health requirements in job vacancies not entirely obstructed people with disability rights to obtained work. PT. Panji Putra Perkasa, PT. Komitrando-Emporio, and Mirota Kampus has proved this. Work opportunities for people with disability is given even though employer construe physical health as a condition of intact/normal body. Associated with it, potential for discrimination hold out as long as physical health is interpreted rigidly.

Kata Kunci : Syarat Sehat Jasmani, Diskriminasi, Penyandang Disabilitas.