KEBIJAKAN KOMUNIKASI PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI BERITA NEGATIF TENTANG BPK RI PERIODE 2004-2009 DAN 2009-2014
RETNO DIAH SITORESMI, Kuskridho Ambardi, M.A., Ph.D.
2017 | Tesis | S2 Ilmu KomunikasiKebijakan komunikasi Pimpinan BPK RI dalam menangani berita negatif media dalam dua periode terdapat perbedaan. Hal tersebut disebabkan proses pemilihan Ketua BPK RI periode 2004-2009 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1973 yang berbeda dengan periode 2009-2014 dimana proses pemilihan Ketua BPK RI berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006. Budaya kerja yang dibawa oleh Ketua BPK RI memberikan pengaruh terhadap BPK RI sehingga learning organization seharusnya berjalan dari periode ke periode berikutnya. Kebijakan Pimpinan yang diambil berdasarkan pada monitoring berita yang dilakukan Subbagian Layanan Informasi. Sedangkan draft SOP MIK yang sudah ada belum dilegalkan oleh Kaditama Binbangkum sampai dengan sekarang.
BPK Chairman communication policy in dealing with negative news media in the two periods there is a difference. This is due to the process of selecting the Chairman of the BPK 2004-2009 period based on Law No. 5 of 1973 is different from the 2009-2014 period in which the process of selecting the Chairman of BPK RI under Law No. 15 of 2006. The work culture brought by the Chairman of BPK RI to give effect to BPK RI so that the learning organization is supposed to run from period to period. Leaders policies taken based on the monitoring carried news Subdivision Information Services. While the draft SOP existing MIK has not been approved by Kaditama Binbangkum until now.
Kata Kunci : kebijakan komunikasi, pimpinan, BPK RI, tone berita.