TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN JUAL BELI SECARA DI BAWAH TANGAN YANG DI LEGALISASI DALAM PENYALAHGUNAAN KEBIJAKAN IZIN PEMECAHAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

ARIS WIBOWO WIBISONO, R.A. Antari Innaka T., S.H., M. Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Jual-beli Secara Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Penyalahgunaan Kebijakan Izin Pemecahan Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabuapaten Sleman ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan pembuktian dari surat pernyataan jual-beli dibawah tangan yang dilegalisasi dan tanggung jawab dari Notaris terhadap surat pernyataan tersebut dalam permasalahan penyalahgunaan kebijakan izin pemecahan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), yaitu penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris yang mana dalam pelaksanaannya juga meneliti mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan berbentuk preskriptif yang dimulai dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research) kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan dan selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama surat pernyataan jual-beli dibawah tangan yang dilegalisasi dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian secara formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 1866-1867 dan Pasal 1874 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman apabila terjadi gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan tersebut yang mana pertanggungjawabannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pemohon. Kedua, dengan telah memenuhi prosedur legalisasi surat dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata juncto Pasal Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJNP maka tanggungjawab Notaris terhadap surat pernyataan tersebut hanya sebatas pada kepastian tanggal dan tandatangan dari pemohon. Kata Kunci: Legalisasi, Surat Pernyataan Jual-beli

ABSTRACT The study entitled "Overview of Juridical About Strength of Evidence Statement Buying and selling In Under Hand legalized In Abuse Consent Policy Resolution Parcel Land Office Kabupaten Sleman" aims to identify and analyze the strength of evidence from the letter of the sale under the hand legalized and responsibility of the Notary of the statement made in solving the problems of abuse policies permit land parcels in Sleman District land Office.This study is a normative law research-empirical (applied law research), the research combines normative legal approach with the addition of various elements of empirical where the execution is also researching on the implementation of the provisions of normative law (legislation) in action each specific legal events that occur in the community. This research is descriptive and prescriptive form that starts by doing research on secondary data through library research (library research) followed by primary data research in the field and then the data that has been analyzed with descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the first affidavit of sale under the hand that was authorized can be used as a legitimate proof and has the power of formal and substantive evidence under Articles 1866-1867 and Article 1874 of the Civil Code so that it can be used as the basis for the legal protection of Sleman District Land Office in case of lawsuits from parties who feel aggrieved by the policy which fully accountable is the responsibility of the applicant. Second, with the legalization procedure has met the letter under the hand as the provisions of Article 1874 of the Civil Code in conjunction with Article Article 15 paragraph (2) letter a UUJNP then the responsibility of the Notary to the letter of the statement was limited to the exact date and signature of the applicant. Keywords: Legalization, Statement Buying and selling

Kata Kunci : Legalisasi, Surat Pernyataan Jual-beli