Bisnis Bimbingan Belajar & Program Wajib Belajar 12 Tahun (Peran Lembaga Bimbingan Belajar Dalam Usaha Peningkatan Mutu Pendidikan Kota Yogyakarta)

DWIKA ARI NUGROHO, Drs. Bambang Purwoko, M.A.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Peran lembaga bimbel dalam kebijakan pendidikan merupakan salah satu fenomena menarik dalam relasi politik antara negara dengan swasta. Pemerintah memiliki tujuan yaitu meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Yogyakarta dengan menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Di saat yang sama pemerintah berupaya melakukan politik korporatis dengan swasta melalui regulasi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut menjadikan bimbel sebagai aktor yang berjalan untuk kepentingan pemerintah dan juga untuk kepentingannya sendiri. Peran lembaga bimbel dapat diketahui melalui penelitian terhadap pola-pola ataupun dinamika yang terjadi di lapangan. Peran tersebut dapat dikatakan sebagai mekanisme new governance dimana peran pemerintah dikurangi dan penguatan aktor diluar pemerintah. Menjadi menarik untuk dikaji ketika 2 pihak yakni pemerintah dan pihak non pemerintah sama- sama berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ditemukan bahwa kondisi sosial dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga bimbel. Perkembangan itulah yang nantinya mewujudkan pergerakan secara progresif dari lembaga bimbel sebagai perusahaan pendidikan non formal. Terdapat dua faktor kunci bagi lembaga bimbel untuk berkembang. Pertama, kondisi masyarakat yang sadar akan pendidikan. Kedua, legalitas dari pemerintah. Keduanya menjadi dasar bagi lembaga bimbel untuk berkembang dan berperan dalam pendidikan melalui jalur non formal. Kemudian terdapat beberapa hal untuk mengetahui peran lembaga bimbel dalam kebijakan pendidikan. Motivasi, relasi, respon menjadi kata kunci dalam melihat bagaimana lembaga bimbel berperan. Dalam penelitian juga ditemukan adanya dilema peran itu sendiri. Dilema tersebut muncul karena lembaga bimbel dan pemerintah sama-sama berorientasi pada keuntungan masing- masing. Lembaga bimbel dengan keuntungan pasarnya dan pemerintah dengan legitimasinya atas keberhasilan kebijakan pendidikan. Dampaknya peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai tetapi disisi lain tidak dapat membentuk masyarakat madani. Langkah akhir dalam analisis peran lembaga bimbel terletak pada penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi persaingan pasar. Terdapat banyak manajemen internal perusahaan yang menjadi bahan bakar bagi bimbel dalam menjalankan perannya. Dalam lahan bisnis bersama lembaga bimbel memiliki segmentasi pasar masing-masing. Sehingga persaingan hanya sebatas kemampuan dalam bertahan atau survivalitas dari lembaga bimbel tersebut.

The role of courses in educational policies is an interesting phenomenon in political relations between the state and private sectors. The government has a goal of improving the quality of education, especially in the city of Yogyakarta to implement the policy of compulsory education to 12 years. At the same time the government is trying to do with politics corporatist regulation of the private sector through the national education system. It makes tutoring as a "double agent" actor to run for the benefit of government and also for his own benefit. The role of courses can be known through the study of the patterns and dynamics that occur in the field. The role can be regarded as new mechanisms of governance where the role of government is reduced and the strengthening of actors outside government. Be interesting to study when two parties ie government and non-government parties are equally striving to improve the quality of education in the city of Yogyakarta. The research found that the social conditions and education are very influential on the development of courses. Developments that will create a progressive movement of the tutoring as non-formal education. There are two key factors for courses to develop. First, the people who are aware of education. Second, the legality of the government. Both became the basis for the courses to develop and participate in non-formal education through the path. There are a few things to know about the role of courses in education policy. Motivation, relationship, in response to a keyword to see how courses plays the role. The research also found that there is dilemma of the role itself. The dilemma arises because courses and government agencies alike profit-oriented, respectively. Tutoring institutions with profit and government markets with legitimacy on the success of educational policy. The impact is education quality has increase but in the other side can not form a civil society. The final step in the analysis of the role of courses is to strengthen the capacity of organizations in a competitive market. There are a lot of internal management of the company will be the fuel for courses in carrying out its role. In a business area with tutoring agencies have their respective market segments. So the competition is only showing capacity of survive from courses.

Kata Kunci : Bisnis,bimbingan belajar, peran, new government, private sector