Relasi Industrial pada Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Perjuangan Buruh Menuntut Upah Layak serta Jaminan Kerja di Kawasan Industri Bekasi

Alih Aji Nugroho, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

INTISARI Krisis ekonomi 1997 membantu runtuhnya pemerintahan otoriter Soeharto. Pada waktu yang bersamaan lembaga imperalis global ingin memasukkan agenda-agenda neoliberal ke Indonesia. Liberalisasi kebijakan-kebijakan mulai ditanamkan, tak terkecuali di bidang ketenagakerjaan. Perubahan pasar tenagakerja yang rigid menjadi fleksibel merupakan salah satu poin pentingnya. Melalui Letter of Intent dari International Monetary Fund (IMF) sebagai syarat pinjaman untuk menstabilkan ekonomi paska krisis menjadi jalan masuk proyek tersebut. Bagi para pendukungnya, pasar kerja yang lentur diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja (Purdy, 1988). Namun, kondisi ideal yang diimpikan kaum liberal tersebut nampaknya masih sulit ditemukan penerapannya di lapangan. Pasar tenaga kerja fleksibel termanifestasi dalam Undang-Undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. Setidaknya ada tiga pola yang digunakan yaitu : perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), sistem alih daya (outsourcing) dan sistem kerja magang. Bekasi merupakan Kabupaten dengan kawasan indsutri terbesar se-ASEAN. Dengan jumlah lebih dari 2000 perusahaan merupakan lokasi yang representatif untuk mengkaji terkait relasi hubungan industrial yang terbangun dari kebijakan tersebut. Serta bagaimana perjuangan buruh dalam menuntut upah layak serta jaminan kerja. Penelitian dilakukan selama bulan September-November 2016 di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan partisipatori riset atau live in. Sumber data dicari menggunakan metode snowball effect. Pada akhirnya penelitian ini melibatkan 7 serikat buruh, 6 perusahaan, 2 yayasan penyalur tenaga kerja,3 instansi pemerintah, 35 buruh dan 3 aktivis buruh. Hasil dari penelitian di kawasan industri Bekasi komposisi tenaga kerja fleksibel lebih dari 50% dari total tenaga kerja. Serta dengan adanya pasar tenaga kerja fleksibel terjadi birokratisasi dalam relasi industrial. Relasi yang terbangun antara buruh dengan pengguna tenaga kerja menjadi berbelit-belit dan saling lempar tanggungjawab. Dampaknya bagi kebebasan berserikat menjadi semacam kuda troya yang membuat UU No.20/2000 tidak ada gunanya. Perjuangan yang dilakukan menemui hambatan represifitas dari pemerintah dan pemilik serta aristokrasi serikat buruh. Implikasinya perjuangan penghapusan sistem tenaga kerja fleksibel harus massif dilakukan. Perjuangan yang feasible melalui dua cara yaitu jalur litigasi dengan dibarengi oleh aksi massa yang menjadi dorongan dari luar. Kesadaran berjuang tersebut bisa muncul jika serikat buruh konsisten dalam menumbuhkan kesadaran anggotanya. Penumbuhan kesadaran dapat dilakukan melalui pendidikan ekonomi politik dan praktik solidaritas. Kata Kunci : Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, Serikat Buruh, Perjuangan Kelas Buruh, Relasi Industrial

ABSTRACT The economic crisis in 1997 led to the collapse of Soeharto's authoritarian regime. At the same time global imperalis institutions want to injecting neoliberal agendas to Indonesia. Liberalization policies began to be implanted, not least in the field of employment. A rigid labor market changes being flexible is one of the important points. Through a Letter of Intent to the International Monetary Fund (IMF) as a condition for the loan to stabilize the economy after the crisis into the driveway of the project. For its proponents, a flexible labor market is needed to boost economic growth. Free interaction between users labor with labor considered creating a climate efficient production. Users of free labor seeking employment in accordance with the rational needs of users, while workers are free to determine the user's choice of labor in accordance with the rational choice of workers (Purdy, 1988). However, ideal conditions envisioned the liberals still seems to be difficult to find application in the field. Flexible labor market are manifested in Law No.13 / 2003 on employment. There are at least three patterns are used, namely: a certain time work agreement (contract), the system outsourcing (outsourcing) and internships system. Bekasi is the district with the largest area indsutri ASEAN. With a total of more than 2000 companies are representative locations to study the relationships related industrial relations that is built from the policy. And how the struggle of the workers in prosecuting decent wages and job security. The study was conducted during September-November 2016 in the industrial area District of Bekasi. The study used descriptive qualitative approach. Collecting data with participatory research or live in. Searchable data sources using methods snowball effect. In the end, this study involved seven trade unions, six companies, two Private Employment Agencies (PEA's), three government agencies, 35 workers and three labor activists. The results of the research in the industrial area of Bekasi composition flexible workforce of more than 50% of the total workforce. And with their flexible labor market occurs bureaucratization in industrial relations. Relations that have developed between workers with labor users become convoluted and throwing responsibility. The consequences for freedom of association becomes a kind of Trojan horse that makes the Act No.20 / 2000 is of no use. The struggle of the obstacles repression from the government and owners as well as trade union aristocracy. The implication struggle flexible labor abolition of the system should be passively done. The struggle is feasible in two ways with the litigation track combinating by a mass action that became a push from outside. The fighting consciousness can arise if the union is consistent in raising awareness of its members. Awareness-raising can be done through education and the political economy of solidarity practices. Key Words : Labor Market Flexibility, Workers Union, Workers Struggle, Industrial Relations

Kata Kunci : Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, Serikat Buruh, Perjuangan Kelas Buruh, Relasi Industrial