IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI

TIKA AYU NOVITA DEWY, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pemerintah maupun masyarakat, dan perbaikan fasilitas pelayanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Subjek penelitian ini melibatkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali selaku pembentuk Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kemudian, penelitian ini juga melibatkan responden yang berasal dari Pemerintah Kecamatan yang merupakan penyelenggara pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sudah memenuhi beberapa persyaratan dalam peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pihak penyelenggara masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi seluruh kriteria dalam asas-asas pemerintahan yang baik.

For consummate the welfare for people in a country, one of the ways from the goverment is make the public service quality to be better . Public service quality can be upgraded with regulation renewal, increase the human resources quality, for goverments or people in a country. This research purpose to find out whether the sub-districts integrated administrative services is appropiate with the regulation and Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Subject of this research involve the interviewees from Boyolali district goverment as regent regulation maker about implementation of guidelines for Integrated Administration Service Program in Sub District of Boyolali District Goverment. And then, this research also involve the respondents from sub district as the organizer, and all people who get service. Data analysis using descriptive and qualitative methods. The analysis showed that the implementation of sub- district integrated administrative services already appropriate with some points on regulation and some criteria on Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. So, therefore the goverment still doing efforts for perfecting the implementation that can appropriate with all points on regulation and all criteria on Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pelayanan Terpadu, Standar Pelayanan, Pemerintahan Yang baik./ District Goverment, integrated administrative services, service standart, good governace