Yogyakarta dan Ruang Selebar Lima Kaki (Studi Kasus Kapasitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mengelola Fungsi Trotoar di Simpang Mirota, Kecamatan Gondokusuman)

YACINTA STEFILA PARAMAWATI, Longgina Novadona Bayo, S.IP, M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Studi ini memaparkan tentang kapasitas pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola trotoar. Trotoar yang menjadi lokus studi ini adalah trotoar di area Simpang Mirota, Kecamatan Gondokusuman. Studi ini penting karena keadaan trotoar di Kota Yogyakart kian carut matur sehingga membahayakan pejalan kaki. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian dipertanyakan keberadaannya dalam mengatasi carut marut tersebut. Dilema pemerintah dalam mengelola trotoar dikerangkai menggunakan konsep common-pool resources. Kapasitas pemerintah Kota Yogyakarta diukur melalui tiga aktivitas sebagai indikator utama government capability sesuai dengan teori yang ditawarkan oleh Bowman dan Kearney. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus dengan in depth interview sebagai teknik pengumpulan data utama. Berdasarkan indikator government capability yang dikemukakan oleh Bowman dan Kearney, kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan isu alih fungsi trotoar masih kurang baik. Kurangnya komitmen pemerintah serta tidak terintegrasinya perencanaan, perizinan, dan pemantauan di lapangan oleh SKPD terkait menjadi beberapa faktor utama penghambat performa institusi tersebut. Ketidakpedulian Pemerintah Kota Yogyakarta pada trotoar yang ditunjukkan dengan ketiadaan guideline/masterplan trotoar yang jelas, kegiatan PKL dan parkir illegal yang “dilindungi” LSM dan ormas tertentu akhirnya menegaskan telah terjadi tragedy of the commons. Ada ruang-ruang yang tak terpahami dan sengaja dipelihara agar selalu ambigu, dan keuntungan hanya dinikmati sebagian orang sedangkan efek negatif harus ditanggung oleh semua orang, khususnya pejalan kaki, yang harusnya mendapat keuntungan terbesar dalam penggunaan trotoar, kini kian terpinggirkan

This study describes the capacity of Yogyakarta City government in managing sidewalks. The focus of this study is the sidewalk situated in the area of Mirota crossroad, Gondokusuman district. The condition of sidewalks in Yogyakarta city is poor to the extent that it might endanger pedestrians. The existence of Yogyakarta City government then is questioned in resolving the problems. The government’s dilemma in managing sidewalks is framed using the concept of common-pool resources. The capacity of Yogyakarta City government is measured by using three activities as the major indicator of government capability in accordance with the theory offered by Bowman and Kearney. This study uses qualitative descriptive method and case-study approach with in-depth interview as the main data collection technique. Based on the indicator of government capability proposed by the Bowman and Kearney, the ability of Yogyakarta City government in managing the issue of sidewalk conversion is still not good. The government’s lack of commitment and unintegrated planning, licensing and monitoring in the field by related local administration's working unit (SKPD) become the major factors hampering the performance of the institution. Yogyakarta City government’s ignorance about sidewalks as indicated by the absence of clear sidewalks guideline/masterplan, the existence of street vendors and illegal parking "protected" by NGOs and certain organizations finally confirm that there has been a tragedy of the commons. There are incomprehensible things which are intentionally maintained in order to always remain ambiguous, and the benefits will only be enjoyed by a certain party while the disadvantages will be felt by other people, especially pedestrians who should be the ones who get the biggest advantage of using sidewalks, who are now more and more marginalized.

Kata Kunci : kapasitas pemerintah, pengelolaan trotoar, Pemerintah Kota Yogyakarta