Proses Perubahan Kebijakan Penataan Angkutan Umum di Kawasan Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta

SANANTYA WHIDA HABSARI, Dr. Bevaola Kusumasari

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum dikarenakan oleh kondisi angkutan umum di jogja belum bisa memenuhi keinginan masyarakat. namun, kebijakan peremajaan angkutan umum dirasa sulit dilaksanakan karena kebijakan yang dibuat diprediksi berimplikasi pada hilangnya kendaraan umum di Yogyakarta. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan teori Kebijakan Publik, evaluasi kebijakan Publik, perubahan kebijakan dan agenda setting. Teori yang digunakan berlandaskan pada siklus kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pergub No 6.1 tahun 2011 tentang peremajaan kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan responsivitas belum tercukupi. Oleh karena itu kebijakan peremajaan angkutan umum harus dievaluasi. Sedangkan agenda setting Pergub No 53 tahun 2013 dilaksanakan sesuai ketentuan. Pergub tersebut cenderung mengarah pada penataan angkutan umum melalui pengembangan Trans Jogja. Trans Jogja merupakan harapan pemerintah sebagai transportasi umum yang baik bagi masyarakat.

The lack of public interest in Yogyakarta on public transport due to the condition of public transportation has not been able to fulfill what the people expect. On the other hand, the policy of rejuvenation of public transport seems to be difficult because the policies which are made will imply for the loss of public transportation in Yogyakarta. In this study, researchers used the theory of Public Policy, Public policy evaluation, policy changes and agenda setting. The theory is based on the public policy cycle. This study used qualitative methods. In the data collection effort used data collection techniques, interview, documentation and observation. The results showed that the implementation of the governor regulation No. 6.1 of 2011 about the rejuvenation of public transport in the route fixed and regular seen from indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and responsiveness has not been fulfilled. Therefore, the policy of rejuvenation of public transport should be evaluated. While the agenda setting of governor regulation No 53 of 2013 implemented based on the regulation. The policy is likely to lead to the arrangement of public transport through the development of Trans Jogja. The government of Yogyakarta considered that Trans Jogja is the most ideal public transportation.

Kata Kunci : Transportasi, Kebijakan Publik, Evaluasi, Agenda Setting, Transportation, Public Policy, Evaluation, Agenda Setting