Akibat Hukum Akreditasi Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dan Keluarga Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Hermina Jatinegara Jakarta

TASYA ADISTA N, R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Perkembangan teknologi di dunia kesehatan memberikan tuntutan bagi rumah sakit untuk dapat meningkatkan mutu pelayanannya. Salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan kegiatan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak secara hukum pelaksanaan akreditasi rumah sakit terhadap hak pasien dan hak keluarga yang ada di rumah sakit, serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal pasien mengalami kerugian karena adanya pelanggaran hak yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini, akreditasi rumah sakit akan memberikan jaminan kepastian pelaksanaan hak-hak pasien dan keluarganya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di samping itu akan menambahkan hak pasien di luar dari peraturan perundang-undangan, yaitu hak atas perlindungan barang pribadi milik pasien. Akreditasi juga memberikan kejelasan atas peran serta keluarga pasien dalam pelayanan kesehatan, yakni harus dilibatkan secara aktif. Pertanggungjawaban rumah sakit jika pasien mengalami kerugian adalah dengan menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai penyelesaian, maka pasien atau keluarganya dapat melakukan gugatan terhadap rumah sakit atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Technological developments in the health sector demand hospitals improve their quality of service. One of these efforts is to conduct hospital accreditation. This research aims to identify the legal consequences of hospital accreditation towards the rights of patients and their families in hospitals and to determine a form of hospital accountability in case the patients suffer losses because of a violation of their rights. This research uses empirical jurisdiction, where the author studies legislations related to the problems which will be studied and linked to the data obtained directly from the field. The conclusion of this research is hospital accreditation will give assurance of implementing the rights of patients and their families as already regulated in Law Number 44 Year 2009 on Hospital. Moreover, patient's rights outside of the legislations will increase, namely the right to protection of the patient’s personal items. Accreditation also provides clarity on the role of the patients’ families in health care, in which they should be actively involved. If the patient suffers loss, hospital accountability occurs by taking an amicable settlement, but if no settlement is reached, the patient or his/her family can file a lawsuit against the hospital on the grounds of breach of contract or unlawful act.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Akreditasi Rumah Sakit, Hak Pasien dan Keluarga, Pelayanan Kesehatan