Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jamaah Haji Reguler Dalam Penyelenggaraan Manasik di Kota Cilegon

SHINTA DANISA RISTITA, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji terhadap wanprestasi pelaksanaan penyelenggaraan Manasik di Kota Cilegon, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan jamaah haji terhadap wanprestasi pelaksanaan penyelenggaraan Manasik di Kota Cilegon. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hokum ini adalah metode yuridis empiris atau sosiological jurisprudensi. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti suatu kenyataan hukum di masyarakat yaitu permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak KBIH dengan jamaah digolongkan sebagai perjanjian lisan. Ditemukan 2 (dua) permasalahan yang timbul dalam perjanjian ini, yaitu terkait pertanggungjawaban KBIH dan upaya yang dilakukan oleh jamaah. Upaya yang dilakukan oleh jamaah yaitu, pertama, dengan melakukan small claim. Kedua, dengan penyelesaian sengketa konsumen secara diluar pengadilan atau melalui proses litigasi.

The objective of this research is to study about the responsibility of the KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) of the torts in organizing Manasik of Hajj in Cilegon. This research is also held to find out the legal action done by Hajj Pilgrims about those torts. The methodology that is used in the research is empiric juridical or sociological jurisprudence. It means the research is held by researching the legal fact or case in society. The object of the research is the real case happened in the society. After the present writer gets all the cases, then it is related to the legal regulations and constitutions. The finding of the research shows that the agreement between KBIH and Hajj Pilgrims is classified as verbal agreement. The present writer finds two problems that come up because of this agreement which are the responsibility of the KBIH and the action of the Hajj Pilgrims in response to the problems. The first action of the hajj pilgrims related to the problem is doing the small claim and the second one is doing the settlement outside the court or through litigation.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Haji, KBIH.