Pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal Penyuluh Keluarga Berencana terhadap Kualitas Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Survei Penerapan Strategi Kebijakan Komunikasi Kependudukan dan KB tentang Penyampaian Informasi KKBPK dari PKB kepada PUS Kota Yogyakarta Tahun 2015-April 2016)

ANGGRAENI WULANDARI, Dr. Phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa PKB yang semula merupakan pegawai milik kota/kabupaten, kembali menjadi milik pemerintah pusat. Kebijakan ini paling lambat pada tahun 2017 sudah harus diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, agar PKB yang kembali menjadi pegawai pusat tidak hanya sekedar berubah status kepegawaiannya saja, akan tetapi juga meningkat kompetensinya (terutama kompetensi komunikasi interpersonal), maka diperlukan data-data yang nantinya akan mendukung terwujudnya desain standar kompetensi PKB yang pas dengan kondisi masyarakat terkini. Berdasarkan SDKI 2012, informasi KKBPK yang diperoleh PUS sebagian besar justru berasal dari tenaga medis (perawat, bidan), sedangkan PKB berada pada urutan kedua. Selain itu, selama ini belum tersedia standar kompetensi yang mumpuni dalam implementasi komunikasi interpersonal program KKBPK oleh PKB. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena PKB selama ini dipercaya sebagai garda utama dalam sosialisasi program KKBPK kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah �Sejauh manakah pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal PKB sebagai bagian dari Strategi Kebijakan Komunikasi Kependudukan dan KB dalam memberikan informasi KKBPK bagi PUS Kota Yogyakarta Tahun 2015-April 2016?� Penelitian ini, merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan survei sebagai metode utama, disertai dengan observasi lapangan, yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada stakeholder KKBPK di level kota maupun provinsi. Penelitian yang fokus pada PUS yang menerima informasi KKBPK dari tangan pertama yaitu PKB ini berhasil mengetahui bahwa Kualitas Komunikasi Interpersonal PKB sangat berpengaruh terhadap Kualitas Informasi KKBPK yang diperoleh PUS, dikatakan sangat berpengaruh karena angka signifikansi dengan uji SPSS mencapai angka 0,902 dengan dua tanda bintang. Dengan demikian maka H0 tidak terbukti, sedangkan Ha dan Ha(1) terbukti. Hasil ini dapat digunakan BKKBN sebagai acuan untuk menyusun rekomendasi dalam peningkatan kompetensi komunikasi interpersonal PKB guna peningkatan pencapaian KKP program KKBPK.

It is mentioned in Law number 23 Year 2014 regarding Regional Government that FPFW who was city or regency employees are back to be central government employees. This policy must be applied in the entire region of Indonesia not later than 2017. Therefore, FPFW who are back to be central government employees are not just changing their employment status, but also have their competence improved (especially interpersonal communication competence), hence, supporting data are needed to accomplish a precise FPFW standard competence design with the current condition of the society. According to IDHS 2012, PFPFD information collected from eligible couples are mostly only come from medical official (nurse, midwife), meanwhile, FPFW is in the second place. Moreover, up until this time, there is no adequate standard competence available in the implementation of PFPFD interpersonal communication program by FPFW. It has to be center of attention since FPFW is trusted as the frontline in PFPFD program socialization to the society all of this time. The research question of this particular study is �To what extent the influence of FPFW Interpersonal Communication Quality as part of Population and FP Communication Policy Strategy on giving PFPFD information for eligible couples Yogyakarta City Year 2015-April 2016?� This research is a descriptive quantitative research which uses survey as the main method followed by field observation and continued with deep interview with PFPFD stakeholders in city or province level. The research focuses on eligible couples which receives PFPFD information from the first hand-FPFW. The research is succeeded to find out that FPFW Interpersonal Communication Quality is highly influencing towards PFPFD Information Quality collected by eligible couples. It is stated as highly influencing since the significance score with SPSS test reach 0.902 with two stars. Therefore, H0 was not proved, meanwhile, Ha and Ha(1) was proved. These particular findings can be used by BKKBN as an indicator to create a recommendation in improving FPFW interpersonal communication competence in order to increase PPC accomplishment of PFPFD program.

Kata Kunci : Penyuluh Keluarga Berencana, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Strategi Komunikasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Survei Kualitas Komunikasi Interpersonal Penyuluh Keluarga Berencana