EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015

FRANSISKA NATHALIA M, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt., CA.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Fransiska Nathalia Marganda Libertina, Evaluasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt., CA. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis konsep pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Track Access Charges (PNBP atas TAC) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA), Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub RI); (2) mengevaluasi pengelolaan dan proses PNBP atas TAC yang dilaksanakan oleh Ditjen KA, Kemenhub RI; dan (3) mengevaluasi masalah-masalah yang ditemukan dalam realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dalam tujuan peningkatan PNBP atas TAC. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian single case study melalui strategi penelitian eksploratoris. Ruang lingkup yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kebijakan PNBP atas TAC sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2015 untuk Tahun Anggaran 2015 karena merupakan tahun pertama kebijakan PNBP dilaksanakan. Data penelitian diperoleh dengan survey pendahuluan, observasi penelitian, wawancara semi-terstruktur dengan key informant seorang Kepala Seksi Penyelengara Kerja Sama dan dokumentasi internal Ditjen KA. Data penelitian dianalisis dengan metode analisis selisih anggaran dan diolah dengan model interaktif Milles dan Huberman. Hasil analisis penelitian menunjukan (1) kebijakan PNBP atas TAC sudah memiliki pertanggung jawaban Undang-undang dan dilaksanakan dengan konsep seperti retribusi; (2) Proses dan pengelolaan PNBP TAC terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan realisasi. Pada tahap perencanaan, PNBP TAC diperkirakan mampu memberikan kontribusi sampai dengan 40,65% terhadap keseluruhan perkiraan PNBP yang dibebankan kepada Kementerian Perhubungan. Pada tahap pelaksanaan, Ditjen KA tidak menyusun SOP untuk kebijakan PNBP atas TAC untuk lingkup internal. Pada tahap realisasi, realisasi PNBP TAC sebesar Rp1.003.665.991.783 atau mencapai 86,40% dari target, sehingga Ditjen KA tidak mampu mencapai target dan tergolong kurang efektif; dan (3) permasalahan kebijakan PNBP TAC adalah masalah uang muka biaya IMO dan belum adanya pemisahan serta pembagian yang jelas untuk aset prasarana perkeretaapian antara PT KAI dengan Ditjen KA.

Fransiska Nathalia Marganda Libertina, Policy Evaluation of Non Tax State Revenue in Directorate General of Railway Ministry of Transportation Fiscal Year 2015. I am Supervised by Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt., CA. This research aims to (1) analyze the concept of the imposition of Non Tax Revenue on Track Access Charges (NTR on TAC) which is implemented by the Directorate General of Railways (DGR), Ministry of Transportation (MoT RI); (2) evaluate management and process non-tax revenues over the TAC held by DGR, MoT RI; and (3) evaluate the problems found in the realization of the Government Regulation No. 11 of 2015 in the aim of increased non-tax revenues over the TAC. This research was conducted with a qualitative approach to the type of single case study research via the exploratory research strategy. The research scope to be analyzed is the implementation of the policy over the NTR on TAC in accordance with Government Regulation No. 11 of 2015 for fiscal year 2015 because it is the first year implementation. The research data obtained by a preliminary survey, observation research, semi-structured interviews with key informant a Section Head of the organizers of the Cooperation and internal documentation DGR. Data were analyzed with methods of analysis of variances and processed by Milles and Huberman interactive model. The results of this research showed (1) NTR on TAC policy already have liability laws and been implemented with concepts like retribution; (2) the process and management of PNBP TAC three stages consists of planning, implementation and realization. In the planning stage, NTR on TAC was estimated to contribute up to 40.65% of the overall estimate of the Ministry of Transportation non-tax revenues. During the implementation phase, DGR did not prepare SOPs for non-tax policy on TAC's internal job process. In the realization phase, the realization of NTR on TAC amounted to Rp1.003.665.991.783 or reaching 86.40% of the target, so that DGR was not able to achieve the target and as ineffective; and (3) NTR on TAC policy issues the problem of advance fee IMO cost and there are no clear segregation and classification of assets railway infrastructure between PT KAI with the DGR.

Kata Kunci : Biaya IMO, Ditjen KA, PNBP atas TAC, PP No. 11 Tahun 2015