Evaluasi Indikator Kinerja Utama (Studi Pada Kementerian Luar Negeri)

Rachma Puspita Sari, Rusdi Akbar, M.Sc.,Ph.D.,CMA.,Ak.,CA.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Good governance (GG) merupakan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi kini. Salah satu dari sembilan karakteristik GG menurut United Nations development Programme (UNDP) (1997) ialah akuntabilitas. Komitmen nyata dari akuntabilitas di Indonesia ialah dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan capaian kinerjanya secara berkala dalam wujud laporan kinerja. Pencapaian kinerja dapat diukur melalui alat ukur yang disebut sebagai indikator kinerja. Patut disayangkan bahwa indikator kinerja utama (IKU) yang diimplementasikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) baik pada dokumen kinerja (Rencana Strategis (Renstra) hingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau yang kini disebut sebagai Laporan Kinerja (LKj)) dan anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)) masih berbeda perhitungan capaiannya. Hal ini menyangkut perspektif penggunaan output maupun outcome yang berbeda pada IKU Kemenlu. Berdasarkan kenyataan tersebut, riset ini mencoba memetakan seluruh IKU eselon dua Kemenlu atas keselarasan/ketidakselarasan IKU serta memetakan pada Empat Kuadran Friedman. Kriteria untuk menentukan ketidakselarasan IKU dilihat dari nama, formulasi, dan target dari IKU yang tidak sesuai. Kriteria pada pemetaan Empat Kuadran Friedman didasarkan pada kesesuaian nama dan formulasi IKU pada masing-masing kuadran. Hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar IKU telah mencerminkan outcome pada pemetaan Empat Kuadran Friedman. Meski IKU telah mencerminkan outcome, namun dari hasil pemetaan keselarasan/ketidakselarasan IKU didapatkan hasil bahwa 124 IKU dari total 183 IKU seluruh eselon dua Kemenlu tidak selaras. Hal ini menunjukkan bahwa IKU Kemenlu belum bisa menggambarkan implementasi pengukuran yang selaras.

Good governance (GG) is a concept of governance to improve the welfare of society in the current era of globalization. One of the nine characteristics of GG according to the United Nations Development Programme (UNDP) (1997) is accountability. Indonesia’s commitment to accountability is reflected in the issuance of Presidential Instruction (Instruction) No. 7 of 1999 on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP). The instruction urged that the government agencies to deliver performance outcomes on a regular basis in the form of performance reports. The achievement of the performance can be measured by using a tool known as a performance indicator. Unfortunately, the key performance indicators (KPIs) that are implemented by the Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia both on the document of the performance (the Strategic Plan (Renstra)) and on the Performance Accountability Report of the Government Agencies (LAKIP) or now known as Performance Report (LKj) and Budget (Work Plan and Budget Ministry/Agency (RKA-K/L)) are still different in the calculation of their achievements. This involves the different perspective when using the output and outcome of the KPIs of the Ministry of Foreign Affairs. Therefore, this study tries to map the entire KPI the echelon two of the Ministry on the harmony/disharmony of the KPIs and to map them on the Fourth Quadrant Friedman. The criteria used to identify a KPI dissonance are the name, the formulation, and the target of KPIs, those that do not agree. The criteria of the Friedman Four Quadrant mapping are based on the conformity of the name and the formulation of KPIs with each of the quadrants. This research shows that most of the KPIs have reflected the outcome found in the Four Quadrant Friedman mapping. Although KPIs have reflected the outcome, the mapping of harmony/disharmony of KPIs showed that 124 of the total 183 KPIs of the entire echelon two of the Ministry are not aligned. This indicates that the Ministry’s KPIs cannot describe the implementation of the harmonized measurement

Kata Kunci : good governance (GG), akuntabilitas, pengukuran kinerja, indikator kinerja utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), pemetaan keselarasan/