PERLINDUNGAN UPAH TERHADAP PEKERJA PADA KANTOR NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN

AZWAR ANAS, ARI HERNAWAN

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban Notaris terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui perlindungan upah pada pekerja notaris di Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan upah minimum. Penelitian ini dilakukan secara normative dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder, yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kuantitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris mempunyai kewajiban tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Hubungan notaris dan pekerja adalah hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja, bukan melakukan jasa tertentu. Adapun mengenai sistem pengupahan pekerja notaris di kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum. Masih ditemui beberapa notaris di Kabupaten Sleman yang belum menerapkan ketentuan upah minimum.

This research purports to discover and analyze the obligation of Public Notary in view of Labor Law and wage protection for employees in notary public offices in Sleman Regency according to minimum wage regulation. This research was conducted in normative and empirical way i.e. by emphasizing on library research based on secondary data, such as : primary, secondary and tertiary law materials, supported by primary data gathered from field research involving direct interview with sources relevant to the matter under study. Available data from both library and field research are analyzed quantitatively. The result is presented descriptively. The result of the study indicates the notary public is obliged to conform to Labor Law. Relation between notary public and his employee is based on labor contract, not a simple request for a service. As for the ongoing payment practice in Sleman Regency, generally speaking is not fully conformant to minimum wage regulation. Several notaries public in Sleman Regency were found to be delinquent in applying minimum wage regulation.

Kata Kunci : Perlindungan, Upah, Pekerja, Notaris