PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI DALAM SUATU PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 253 K/Pdt.Sus-PHI/2015)

AGUS MAULANA RAMDHON, Pitaya, S.H.,M.Hum.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan No. 253 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 tentang pemutusan hubungan kerja dan untuk mengetahui serta menganalisis Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pekerja yang terkena PHK akibat efisiensi dalam suatu perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah 'pendekatan kualitatif terhadap data sekunder'. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No. 391 K/Pdt.Sus/2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 tentang pemutusan hubungan kerja belum sesuai dengan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya Pasal 164 ayat (3) adalah tidak berdasar karena alasan perusahaan tutup tidak terjadi. Adapun Perlindungan Hukum terhadap hak hak pekerja yang terkena PHK akibat efisiensi antara lain yaitu Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum Pekerja setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of consideration of the judge in Decision No. 253 K / Pdt.Sus-PHI / 2015, by Act No. 13 of 2003 on Labour and the Constitutional Court Decision No.19 / PUU-IX / 2011 on termination of employment and to identify and analyze the legal protection of the rights of workers retrenched as a result of efficiency in a company. This study is a descriptive analysis that reveals the legislation relating to the legal theories that became the object of research. Based on the nature of this research, analysis of the data used is "a qualitative approach to the secondary data". Thus we can say that it is a qualitative method is "a procedure for research that produces descriptive data-analytical, that is what was stated by the respondent in writing or orally, and also conduct a real, researched and studied as something intact The results showed that the consideration of the judge in the decision No. 391 K / Pdt.Sus / 2010 and the decision of the Constitutional Court No. 19 / PUU-IX / 2011 on termination of employment is not in accordance with Law No. 13 of 2003 on employment in particular Article 164 paragraph (3) is unfounded as the reasons the company closed not happen. As for the Legal Protection of the rights of workers retrenched as a result of efficiencies among others, the Legal Protection of Workers In The Process Termination and Legal Protection of Workers after the Termination of Employment.

Kata Kunci : Perlindungan Hak-Hak Pekerja/Buruh, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Efisiensi Perusahaan, Keywords: Protection of Workers' Rights / Labor, Constitutional Court decision, the Company Efficiency