Analisis perubahan kebijakan angkutan kota di Blitar

ROBANDIYO, Toto, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan kebijakan angkutan kota di Blitar yang berlangsung sejak tahun 2001-2003 dan untuk mengetahui keterlibatan stakeholders kebijakan serta ruang publik yang digunakan dalam perubahan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif, sebagai upaya untuk mencari gambaran yang mendalam atas proses dinamika perubahan kebijakan. Penjaringan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan kepada stakeholders kebijakan dengan mengambil lokasi penelitan di Kota Blitar. Penelitian ini menghasilkan suatu analisis kebijakan tentang proses perubahan kebijakan angkutan kota yang terjadi pada ruang lingkup kebijakan terutama berkaitan dengan perubahan route angkutan kota yang berdasarkan pada kepentingan tukang becak dan pengelolaan armada angkutan kota oleh koperasi tukang becak dengan mendapat pinjaman dari APBD 2003 sebesar Rp. 500 juta untuk pengadaan 15 unit armada. Stakeholders kebijakan yang terlibat dalam perubahan kebijakan antara lain Pemerintah (Dinas Perhubungan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Daerah), Forum Komunikasi Abang Becak Blitar (FKAB) dan Forum Komunikasi Pembangunan Kawasan Blitar (FKPK) dan belum melibatkan stakeholders kebijakan lain seperti pengguna, pengusaha angkutan (swasta), maka proses kebijakan yang terjadi belum mencerminkan sebagai proses good governance. Perubahan kebijakan yang terjadi lebih bernuansa politik, dan kurang mendasarkan kepada pertimbangan teknik-ekonomi. Ruang publik yang dimanfaatkan oleh stakeholders kebijakan antara lain media surat kabar dan radio lokal, pertemuan informal diantara stakeholders serta mekanisme formal antara eksekutif (Pemerintah Kota) dan legislatif (DPRD) yang mencerminkan adanya dinamika pertuk aran pendapat antar stakeholders kebijakan.

This research aims to analyze the change of urban transportation policy in Blitar from 2001 to 2003 and to find out the policy stakeholder’s involvement, as well as the public spaces used to make policy change The research used a qualitative and descriptive method by which it obtains an in-depth description of the dynamic of the policy change. It also adopted interview guidelines to obtain data from the policy stakeholders. The research was conducted in Blitar. The research results describe the process of change of the urban transportation policy, especially that relates to the change of transportation route based on becak drivers’ interest and transportation mode management by the cooperative of becak drivers with the assistance from the Regional Development Budget (APBD) 2003 with the amount of Rp 500 million to buy 15 units of minibuses for city transportation. The research shows that the change of transportation policy took a long time and a slow process following a gradual and incremental change. The stakeholders involved in the change are the Government (Offices of Regional Transportation and Regional Cooperative and Small-medium Business), the Forum for Becak Driver in Blitar (FKAB), and the Communication Forum for Blitar Regional Development (FKPK). Because the process of change is more political in nature and does not involve other stakeholders like users and transportation service providers (private), the process of the policy making does not reflect a process of good governance. The policy change inclines to have more political nuance and not to rely on engineering-economic considerations. The public spaces that these other stakeholders use are newspaper, local radio, informal meeting among the stakeholders, and the formal mechanism between the executive (Municipal Government) and the legislative (House of Representative) which reflects a dynamic exchange of ideas among the policy stakeholders.

Kata Kunci : Kebijakan Transportasi,Angkutan Kota