Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000

NURMALA, Dr. Warsito Utomo

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, memahami dan mendeskripsikan implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui diklat dan pengembangan karir melalui pengangkatan dalam jabatan pada pemerintah Kabupaten Pontianak. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dari key informan atau pejabat – pejabat yang mengetahui dan terlibat dalam penataan organisasi dan kepegawaian perangkat daerah, disamping menggali informasi dari beberapa PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak. Data sekunder didapat dari telaah dokumen dan peraturan perundang-undangan (documentation). Analisis hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pontianak berdasar PP Nomor 84 tahun 2000 telah menetapkan Perda Nomor 04 tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pontianak, dan Perda Nomor 07 tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSU dr. Rubini Mempawah, serta beberapa Keputusan Bupati Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 61 UPT Dinas, cenderung belum mencerminkan tujuan penataan organisasi yaitu pencapaian efisiensi dan efektifitas organisasi untuk peningkatan mutu pelayanan publik dan meminimalisasi pemborosan, di sisi lain penerapan Perda nomor 04 tahun 2001 tidak konsekuen. Kedua, bertambahnya beban pembinaan program diklat tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai mengakibatkan upaya peningkatan program dan sarana diklat cenderung tidak menunjukkan peningkatan kendati meningkatnya minat belajar PNS serta terbukanya akses informasi mengikuti diklat. Ketiga, semakin ramping dan kompetitifnya persyaratan untuk menduduki jabatan struktural akibat penataan organisasi perlu dipikirkan alternatif – alternatif pilihan karier pegawai negeri sipil Kabupaten Pontianak sehingga orientasi karier pegawai tidak hanya mengejar posisi jabatan struktural. Keempat, merespon pemberlakuan PP Nomor 8 tahun 2003, telah ditetapkan Tim Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pontianak. Di akhir penulisan disarankan, Tim Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pontianak perlu melibatkan dan bekerjasama dengan kalangan akademisi serta stakeholders berkompeten untuk mengevaluasi dan mengkaji secara komprehensif pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan serta dalam upaya mengimplementasikan PP Nomor 8 tahun 2003; perlu peningkatan dukungan anggaran diklat untuk peningkatan program dan sarana diklat serta perlu ditetapkan Pola umum pengembangan karier untuk menjamin transparansi dan kepastian arah pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

This research aims to find out, identify, understand and describe implication of structuring regional apparatus organization on human resource development through training and education program and career development through function appoinment in government of Pontianak Regency. Primary data was derived by using a deep interview technique from key informants or functionaries who know and directly involve in structuring the organization and the regional official affair, besides digging information from some state official in government of Pontianak Regency. Secondary data was derived from the learned document and legislation. Analysis of the research result used qualitative descriptive analysis. In accordance with the research result, structuring the apparatus of Pontianak Regency based on Government Regulation No 84/2000 has determined Regional Regulation No 04/2001, dated 31st January 2001 about Organizational Structure of regional Apparatus and Secretariat of Regional Parliament, and regional Regulation No 07/2002, dated 23rd September 2002 about Organizational Structure and Work-Order of dr. Rubini Mempawah General Hospital, as well as Regent’s decrees about Organizational structuring, i.e., achievement of efficiency and effectiveness the waste. In the other side implementation of the regulation No. 04/2001 is not consequent. The second, increase of counseling charge of the training and education program has not been supported by sufficient budget. Therefore the effort of the program and facility improvement does not show its increase though there are the increased studying interest of the employees as well as the open information access to have the training and education program. The third, increasingly slight and competitive requirement to obtain structural position due to the organizational structuring, needs to consider some alternative careers for the state employees of Pontianak Regency, thereby the career orientation does not pursue the more structural position. The fourth, responding the Governmental Regulation No 8/2003, has been decreed by Team of Evaluation for enforcement of regional autonomy of Pontianak Regency. In the end of this writing suggests that Team of Evaluation regional autonomy enforcement in Pontianak Regency needs to involve and cooperate with some competent academicians and stakeholders to comprehensively evaluate and examine the implementation of structuring regional apparatus organizations as well as in term of implementing the Governmntal Regulation No. 8/2003; it needs to increase the support of the training and educational budget in order to improve the facilities and program, and it need to establish the general system of career rising to ensure transparency and certainty of the career in domain of Pontianak Regency

Kata Kunci : Pemerintah Daerah,Penataan Organisasi Kepegawaian,PP No84 Tahun 2000