TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS (KOMISARIS) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

YUDHO TARUNO MURYANTO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S / Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Salah satu permasalahan BUMD adalah berkaitan dengan peran dan tanggung jawab direksi dan dewan pengawas dalam pengelolaan BUMD. Kemandirian dan independensi dari pengurus BUMD diperlukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD. Konsep ideal pengelolaan BUMD adalah meningkatkan pendapatan asli daerah serta mampu memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada masyarakat secara umum. Dengan kata lain aspek bisnis dan aspek sosial dari tujuan didirikanya BUMD tercapai. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana tanggung jawab direksi dan dewan pengawas (komisaris) BUMD dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Apa problematika pengelolaan BUMD dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan Bagaimana tata kelola BUMD yang ideal dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris mengunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode penentuan sample menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Analisa data menggunakan metode interprestasi teks (hermenetik) dan logika induksi deduksi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh direksi maupun dewan pengawas (Komisaris) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (2) Problematika BUMD dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara keseluruhan terdapat dua permasalahan utama pertama, yaitu adanya agency problem berkaitan dengan struktur dan pembagian peran antar organ BUMD. Kedua berkaitan dengan tata cara pengelolaan BUMD yang dipersamakan dengan pengelolaan sebuah unit atau badan di pemerintahan daerah (baik yang berkaitan dengan permasalahan perundang-undangan, intervensi, administrasi, dan birokrasi) dibandingkan dengan tata cara pengelolaan BUMD sebagai entitas bisnis murni. (3) Tata kelola BUMD yang ideal berdasarkan ciri dan karakteristik bentuk hukum BUMD maka idealnya untuk BUMD yang berbentuk perumda yang menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah merupakan bidang usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air minum ( PDAM). Sedangkan untuk perseroda dikarenakan kepemilikan modalnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, dan sebagai entitas bisnis yang terbuka (open invesment) idealnya bidang usaha yang dijalankan adalah yang berkiatan dengan aneka usaha dan bidang perbankan (non pengelolaan air minum/PDAM).

One of the problems encountered by company owned by local government is in relation to the role and responsibility of their board of directors and board of commissioners in managing such companies. The autonomy and independence of those who manage the company owned by local government are needed in order to achieve the goals of such companies in accordance with the characteristics and initial purpose of establishing the company owned by local government. Therefore, the objective of this research is to investigate: (1) the responsibilities of the board of directors and the board of commissioners of the companies owned by local government in bringing the principles of good corporate governance into reality; (2) the problems encountered in the management of company owned by local government in order to bring the principles of good corporate governance into reality; and (3) the ideal governance of the companies owned by local government in bringing the principles of good corporate governance into reality. This research is a normative empirical research which used the conceptual approach and legislation approach. Both primary and secondary data were gathered through purposive and snowball sampling methods. The data were then analyzed by using the hermeneutic method and inductive � deductive logic method. The results of this research are as follows: (1) the implementation of the principles of good corporate governance has not been completely able to be brought into reality by either the board of directors or the board of commissioners in doing their duties and responsibilities as a result of agency problem; (2) there are overall two main problems encountered in bringing the principles of good corporate governance into reality. The first one is agency problem and the second one is related to the management procedure of company owned by local government which is likened to the management of a unit or body in local government. (3) The ideal governance of the company owned by local government on the basis of characteristics of the legal form of such companies is as follows: (i) the local public companies which organize public benefit in the form of providing goods and/or service with good quality to fulfill the livelihood of people in accordance with the condition, characteristics, and potency of the local region are those related to the management of drinking water (PDAM); and (ii) the local limited companies ideally run various fields of business and banking business (non-PDAM) since the capital holding is not entirely owned by the local government and the company is a form of open investment.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Badan Usaha Milik Daerah, tata kelola perusahaan yang baik.