Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar

JABARUDDIN, Dr. Warsito Utomo

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Instrumen otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instansi pelayanan publik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dilihat dari aspek-aspek responsibilitas, akuntabilitas, dan effisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek-aspek kepemimpinan dan kerjasama baik internal maupun eksternal dapat menjadi faktor penentu kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sebagai sumber data yang bersifat internal adalah pejabat yang menduduki jabatan strukural dan staf pelaksana. Sedangkan untuk sumber data yang bersifat eksternal adalah masyarakat yang kebetulan berurusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penentuan menggunakan teknik sampling aksidental. Hasil analisis dan interpretasi ditemukan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara akumulasi adalah baik. Faktor yang dominan sebagai penentu kinerja adalah kepemimpinan baik dilihat dari pendekatan formal dan informal, keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan, pemberian sistem insentif serta kerjasama antar karyawan dalam satu unit organisasi maupun kerjasama dengan instansi lain. Hasil penelitian tersebut, disarankan perlu peningkatan kualitas pelayanan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta persyaratan sebagai kelengkapan administrasi lebih disederhanakan lagi. Perlu peningkatan sumber daya aparat, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas, serta tetap menjaga hubungan kerjasama yang harmonis baik antar karyawan dalam satu unit organisasi, antar instansi, maupun dengan masyarakat.

The aim of Laws Number 22 Year 1999 about Regional Government is to improve the quality of public service. Regional Financial Management Service as public service institution is demanded to improve its performance. The research’s perspective are responsibility, accountability and efficiency. This research is aimed to reveal the aspects of leadership and internal and external cooperation as an important factor of Regional Financial Management Service performance of Kapuas Hulu Regency in conducting its main task and function. This research used descriptive method. Data were collected by interviewing and observation. Officers at structural level and their staffs were interviewed as internal source of data. Members of society as service object of Regional Financial Management Service were interviewed as external source of data. Members of society were selected using accidental sampling. This research reveals the performance of Regional Financial Management Service in average is good. The dominant factor of performance indicators are formal and informal leadership, staff participation in decision making, incentive reward and cooperation among the staff in the organization unit or with other institution. This research recommendation are improving the quality service to the public and simplifying the administration procedures. The need of improving human resources quality, equipping structure and infrastructure as a support of conducting task, and to maintain good relation of cooperation i n organization unit, inter institution, and with public.

Kata Kunci : Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,Otonomi Daerah