Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Pecah Belah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Di Surakarta)

AMIRAH KHANSA NABILA, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen dan penyelesaian perselisihan terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen dalam perjanjian pengiriman barang pecah belah di PT. Citra Van Titipan Kilat di Surakarta yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian barang pecah belah di TIKI Surakarta dilakukan dengan perlindungan hukum preventif seperti pemberitahuan perihal resiko kepada konsumen. Sedangkan penyelesaian perselisihan terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen apabila dikaitkan dengan UUPK dilakukan dengan perlindungan hukum represif dengan cara memilih upaya non litigasi berupa musyawarah kekeluargaan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, serta mengingat objek dalam penelitian yang menjadi sengketa tidak terlalu besar nilainya.

This research was conducted in order to determine and analyze the form of consumer protection and dispute settlement for losses which were suffered by consumers of fragile goods shipping agreement in PT. Citra Van Titipan Kilat in Surakarta according to Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection. This study uses empirical juridical approach. The data were obtained from literature and field research. Furthermore, the data were analyzed using descriptive qualitative data analysis (method). From this study, it can be concluded that this form of consumer protection, especially the implementation of fragile goods shipping agreement in TIKI Surakarta, can be done with preventive legal protection, such as providing some notices for costumers in advance, regarding the risks of fragile goods shipping. In the other hand, the dispute settlement for losses which were suffered by consumers according to UUPK, can be done with repressive legal protection by selecting a non-litigation such as using deliberation in order to save costs, time, effort, and considering about the value of disputed objects studied in this research do not have huge or significant values.

Kata Kunci : Consumer Protection, Agreement, Freight.