Penelitian ini mengenai “Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di Kabupaten Gowa serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris, Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan khususnya dalam hal tenggang waktu pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan. (2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kabupaten Gowa, yaitu (1)Tidak ada sanksi tegas diberikan kepada PPAT yang terlambat mendaftarkan Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan, (2) PPAT selaku pejabat umum memiliki keterkaitan struktural dengan instansi Kantor Pertanahan, sehingga pihak Kantor Pertanahan memberikan batas waktu Pendaftaran Hak Tanggungan sesuai dengan kesepakatan antara Pejabat Pertanahan dengan PPAT, (3)Pihak kreditor juga tidak mengontrol apakah APHT yang telah ditandatangani oleh para pihak pada saat akad kredit langsung didaftarkan atau tidak.

This research had objective to investigate implementation of Law no. 4/1996 on Encumbrance Right in Gowa regency and to identify factors influencing implementation of registration of encumbrance right in Gowa regency. It was juridical empirical research. Data was obtained through literary study and field study. The research was done in Gowa regency. Primary and secondary data was processed qualitatively and presented descriptively by describing and explain issue related to research results. Result of the research indicated implementation of Law on Encumbrance in Gowa regency have not run according to provision of Law no. 4/1996 on Encumbrance Right, particularly on registration period of encumbrance right by PPAT in the Land Office. Moreover, there were some factors influencing implementation of registration of encumbrance right in Gowa regency. First, there is no firm sanction for PPAT that was late in registering encumbrance right to the Land office. Second, PPAT as public officer have structural relationship with institution of the Land Office, so the office give time limit of registration of encumbrance right according to agreement between the land officers and PPAT. Third, creditor did not control if APHT that was signed by parties at credit agreement is registered or not.

Kata Kunci : Pendaftaran,Hak tanggungan,UUHT, Registration, Encumbrance Right, UUHT