Peran Pemangku Kepentingan Dalam Realisasi Konsep Waterfront City di Kota Palembang

R.A. SITI DELIMA A.P, Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc. ; Surani Hasanati, S.Si., M.Sc.

2015 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Penataan ruang khususnya di tepian Sungai Musi, menjadi hal penting bagi pemerintah Kota Palembang. Hal ini terlihat dari isi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 – 2032 Kota Palembang mengenai konsep penataan ruang waterfront city. Penataan ruang ini menjadikan kawasan Sungai Musi sebagai tempat rekreasi, pelabuhan, permukiman, komersial, dan restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan konsep waterfront city di Kota Palembang dan memetakan peran stakeholder (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam konsep waterfront city melalui prinsip menurut Nicholas Falk (2002). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif – kuantitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi lapangan serta melakukan perhitungan prinsip-prinsip berdasarkan konsep waterfront city menurut Nicholas Falk (2002). Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah melaksanakan beberapa program dalam penataan kawasan tepian Sungai Musi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kota, ruang publik, perumahan, wc komunal, dan IPAL. Adapun juga peran pemangku kepentingan dihitung dengan prinsip waterfront dengan hasil pihak pemerintah yang lebih merealisasikan konsep waterfront dibandingkan dengan pihak masyarakat dan swasta.

Spatial planning, particuarlly on the Musi river bank becomes substantial for the goverment of Palembang. This condition is seen from the document of urban land use plan of Palembang City 2012 – 2032 about the concept of a waterfront city. This spatial planning makes Musi River area as a place of recreation, ports, residential, commercial, and restaurants. From those things, the objective of this study is to describe the application of the waterfront city concept in Palembang and to map the role of stakeholders (public, private, and government) in the concept of a waterfront city through the principles according to Nicholas Falk (2002) in the city of Palembang. The study used a qualitative – quantitative approchment, by describing the condition of the field as well as doing the calculation principles based on the concept of a waterfront city by Nicholas Falk (2002). The results showed the government had implemented several programs in regulating the riverbanks of Musi River area such as facilities and infrastructure in the city, sanitation, public spaces, houses, communal toilet, and WWTP. As well as the role of stakeholders be calculated with the principle of waterfront with the result that more government uses the concept of waterfront compared with the public and private sectors.

Kata Kunci : waterfront, penataan ruang, pemangku kepentingan