ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA

WULANSARI, Siti Muslihah, S.E, M.Sc.

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Perjalanan dinas merupakan suatu perjalanan yang bertujuan untuk menunjang suatu kepentingan publik dan tujuan bersama, menuju satu lokasi dilaksanakannya agenda penting. Perjalanan dinas bersifat wajib dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Guna tercapainya perjalanan dinas, disediakanlah sejumlah dana untuk keperluan belanja dalam anggaran. Penelitian ini dilaksanakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara di tingkat daerah. Instansi ini beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 3, Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah pembayaran biaya perjalanan dinas. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Dari proses pengumpulan data diperoleh informasi bahwa terdapat subsistem penunjukan pelaksana perjalanan dinas, pembayaran uang muka kerja, dan penyelesaian serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Prosedur yang membentuk sistem ditampilkan dengan bagan alir (flowchart). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran biaya perjalanan dinas pada instansi ini sudah cukup baik tetapi masih terdapat ketidaksesuaian pada prosedurnya. Masih ada beberapa hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan sistem yang tak ada di SOP, dan temuan ketidaksamaannya dengan Peraturan Menteri Keuangan. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya kontrol pelaksana perjalanan dinas, adanya pembaharuan SOP yang sesuai dengan yang dilakukan, serta sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai. Kata Kunci: perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas, pembayaran biaya perjalanan dinas, Istana Kepresidenan Yogyakarta

Official travel is a trip which aims for supporting a public interest and common purpose to a particular location in which an important agendum takes place. Official travel is obligatory and closely related to the conduct of duty and the function of a working unit. In regards to this purpose, an amount of budgetary is provided to fulfill the needs of conducting the official travel. This study is conducted in Yogyakarta Presidential Palace which is the working unit under the Ministry of State Secretary in regional level. It is located in Ahmad Yani Street No. 3, Yogyakarta. The object of this study is the official travel expense payment. In order to collect the data, observation, interview, and documentation are conducted. Meanwhile, the qualitative analysis is applied as the method to analyze the data. From the data collection process, it is found that there is a designation subsystem to appoint the delegate to travel, down payment mechanism, resolution and accountability of official traveling expense. The procedure of the system is presented in a flowchart. It can be concluded that the official traveling expense payment system of this office is good, yet there are some inadequate procedures. There are many elements which have not been regulated in the Standard Operating Procedure (SOP); some systems do not appear in the SOP; and there are some findings which do not conformable with the regulation of Ministry of Finance. Suggestions that may be given are there must be a control in the delegate of official travel, revitalization of SOP based on the factual occurrence, and socialization of SOP to all employess. Keyword: official travel, official traveling expense, official traveling expense payment, Yogyakarta Presidential Palace

Kata Kunci : perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas, pembayaran biaya perjalanan dinas, Istana Kepresidenan Yogyakarta (official travel, official traveling expense, official traveling expense payment, Yogyakarta Presidential Palace)