Laporkan Masalah

Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Indri Ade Hasian Br. Pangaribuan, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kontrak kerja, regulasi terkait kontrak kerja dan sanksi bagi pekerja, penerima kerja dan penyalur pekerja PMI di Taiwan. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja migran asal Indonesia di Taiwan ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Berdasarkan hail penelitian dan hasil pembahasan, Persoalan mendasar dari pelanggaran hukum yang terjadi terhadap PMI adalah ketidakjelasan dan ketidakpahaman kontrak kerja yang ditawarkan kepada calon PMI. Hal ini menjadi titik permasalahan, karena seharusnya masalah tersebut dapat diantisipasi sejak dini. Sedangkan, Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur bahwa PMI memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. Pemerintah negara penerima, dalam hal ini Taiwan, merilis sebuah program untuk menanggulagi beragai masalah yang dialami PMI yang melibatkan kerjasaa kedua negara.

This legal research aims to determine the implementation of work contracts, regulations related to work contracts and sanctions for workers, employers and distributors of PMI workers in Taiwan. As well as to find out the form of legal protection for migrant workers from Indonesia in Taiwan in terms of national law and international law. This study uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach, which is a form of legal research that is based on the characteristics of normative jurisprudence, as well as research consisting of 1 (one) variable or more that aims to obtain suggestions about what should be done to overcome certain problems. Based on the results of the research and the results of the discussion, the fundamental problem with the law violations that occurred against PMI is the ambiguity and lack of understanding of the work contracts offered to PMI candidates. This is the point of the problem, because the problem should have been anticipated early on. Meanwhile, Article 6 paragraph (1) letter c of Law Number 18 of 2017 stipulates that PMI has the right to obtain correct information regarding the job market, procedures for placement, and working conditions abroad. The government of the receiving country, in this case Taiwan, released a program to deal with various problems experienced by PMI involving the cooperation of the two countries.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Kontrak Kerja, Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Employment Contracts.

  1. S1-2023-377631-ABSTRACT.pdf  
  2. S1-2023-377631-Bibliography.pdf  
  3. S1-2023-377631-Tableofcontent.pdf  
  4. S1-2023-377631-TITLE.pdf