PENERAPAN PELINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS KETENAGAKERJAAN PEKERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) OUTSOURCING DI PT BIMA ADIKARYA PERSADA

ROBBY HEFADOS, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan implementasinya terhadap status ketenagakerjaan pekerja satuan pengamanan (satpam) outsourcing di PT Bima Adikarya Persada (PT. BAP). Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer dan sekunder dengan mempergunakan alat studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara terhadap subyek penelitian, baik responden maupun narasumber, dengan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, pelindungan hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan terhadap status ketenagakerjaan pekerja satpam outsourcing terdiri dari pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif, namun bagi status ketenagakerjaan pekerja satpam, ketentuannya memiliki perbedaan dalam hal waktu kerja dan hak untuk berserikat. Kedua, pelindungan hukum bagi status ketenagakerjaan satpam outsourcing di PT. BAP belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pemberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi satpam, PHK terhadap satpam yang mengalami sakit berkepanjangan, dan larangan bagi satpam untuk menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

This study aims to examine the legal protection provided by legislation in the field of manpower and its implementation on the employment status of the employee of the outsourcing security unit at PT Bima Adikarya Persada (PT. BAP). This research is a descriptive empirical normative research. Normative research was conducted to obtain secondary data on various primary and secondary legal materials by using document study tools. Empirical research was conducted to obtain primary data by means of interviews to research subjects, both respondents and sources, with a tool in the form of interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively. This study concludes, firstly, the legal protection provided by laws and regulations on the employment status of the employee of outsourcing security guards consists of preventive legal protection and repressive legal protection, but for security guard employment status, the provisions have differences in terms of working time and the right to associate. Second, legal protection for the employment status of outsourced security guards at PT. The BAP has not been fully implemented in accordance with the laws and regulations in terms of the application of certain time work agreements (PKWT) for security guards, layoffs of security guards who experience prolonged illness, and prohibitions for security guards to become members of trade/labor unions.

Kata Kunci : Outsourcing, Satuan Pengamanan, Status Ketenagakerjaan, Outsourcing, Security Workers, Employment Status, Legal Protection.Pelindungan Hukum./