IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA 5 PERMEN ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KABUPATEN KULON PROGO

KRISNA AGUNG S, Dr. Ninik Darmini, S.H., M. Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan dan efektifitas dari Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap surat keterangan waris yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan diluar domisili Pewaris saat meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggambarkan keadaan praktis dalam penerapan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum terlaksana dengan baik Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen Nomor 16 Tahun 2021 yang memberikan pembatasan pada wilayah kerja Notaris daerah tempat tinggal pewaris meninggal dunia, karena dalam praktik yang terjadi jasa dari Notaris di Kabupaten Kulon Progo masih bisa digunakan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat administrasi pendaftaran peralihan hak waris di luar kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Efektifitas dalam penerapan ketentuan-ketentuan baru dalam Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 belum sepenuhnya tercapai karena karena sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 dan disahkan pada tanggal 23 Agustus 2021 masih belum terimplementasi dengan baik hingga saat ini yang disebabkan karena munculnya perbedaan pemberlakuan pada setiap kantor pertanahan dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan baru, serta belum tersosialisasikan dengan sempurna didalam Instansi Pemerintahan itu sendiri maupun kepada masyarakat umum.

This research aims to discover and analyze about the application and effectiveness of Article 111 paragraph (1) letter c number 5 Minister Regulation ATR/KBPN Number 16 of 2021 about The Third Changes of Agraris Country Minister Regulation / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 regarding to Land Registration towards the Certificate of Inheritance which drawn up before the Notary at Kulon Progo District which registrated to Land Office outside the heir's domicile when the heir passed away. This research is an empirical juridical research that describes the practical situation in the application of article 111 paragraph (1) letter c number 5 Permen ATR/KBPN number 16 of 2021. The result of this research showed that the Article 111 paragraph (1) letter c number 5 Minister Regulation Number 16 of 2021 has not been implemented properly which caused the limitation on a work area of the Notary in the area of the heir passed away, because in practice, the service from the Notary of Kulon Progo District still can be used in proceeding the Certificate of Inheritance as an administrative requirements for the registration of the transfer of inheritance rights outside Kulon Progo Land office. The effectiveness in implementing the new regulation in Article 111 paragraph (1) Minister Regulation ATR/KBPN Number 16 of 2021 has not been achieved because since it was established in Jakarta on April 29th 2021 and ratified on August 23rd 2021 has not been implemented properly until now due to the differences in the application of each land office in enforcing the new regulation, also this has not been socialized perfectly both at the goverment agencies themselves and to the public citizen.

Kata Kunci : Implementasi, Surat Keterangan Waris, Peralihan Hak Atas Tanah