BUILD BACK BETTER: TATA KELOLA REKONSTRUKSI PERMUKIMAN DI KOTA PALU PASCA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI 2018

FITRIA NUR INDAH DJ, Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D ; Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, ST., M.T., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN BENCANA

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu diguncang bencana gempa bumi dengan magnitudo 7,7 skala Richter yang memicu tsunami dan likuefaksi, menyebabkan korban jiwa serta kerusakan pada sektor permukiman. Tahap rekonstruksi pasca bencana dimulai pada 23 Februari 2019 dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Pasca 3 tahun bencana, target penyediaan hunian tetap relokasi bagi Warga Tedampak Bencana (WTB) di Kota Palu tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan capaian dalam penyediaan hunian tetap relokasi pada rekonstruksi pascabencana di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskripsi. Pengambilan data dilakukan dalam dua tahapan yaitu observasi awal dan melakukan wawancara semi terstruktur kepada seluruh pelaku rekonstruksi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa data WTB yang tidak valid, proses administrasi pelepasan lahan, klaim masyarakat atas lahan hunian tetap menjadi hambatan dalam pencapaian pembangunan hunian tetap relokasi pasca bencana. Struktur pelaksana rekonstruksi terpusat pada lembaga pemerintah, koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah yang tidak berjalan efektif, minimnya partisipasi masyarakat terdampak dan masyarakat lokal di lokasi pembangunan hunian tetap, menambah kompleks dinamika dan lamanya waktu merealisasikan pembangunan huntap relokasi. Namun, diantara berbagai hambatan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa struktur bangunan dan lokasi hunian tetap telah mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana.

On September 28th 2018, Palu City was rocked by an earthquake with a magnitude of 7.7 R which triggered a tsunami, and liquefaction, causing casualties and damage to the residential sector. The post-disaster reconstruction phase began on February 23, 2019 and is targeted to be completed within 2 years. After 3 years of the disaster, the goal of providing permanent housing for relocation for Disaster Affected Residents (WTB) in Palu City was not achieved. This study aims to analyze the barriers in the progress of providing permanent housing for reconstruction relocation. This research used a qualitative method with descriptive analysis. The data collection is carried out in two stages, namely initial observation and semi-structured interviews with all reconstruction actors. The results of the study found that the validity of WTB data, the administrative process of land release, and community claims on residential land are the remained obstacles in achieving the provision of permanent housing for post-disaster reconstruction. The structure of the reconstruction implementor was centralized to the government agencies, coordination and cooperation between government agencies were not running effectively, the lack of participation of affected communities and local communities at construction sites. These contributed the complex dynamics and length of time for accomplishing the construction of the relocation site. Among these barriers, the fact was building structures and permanent housing sites have been considered aspects of disaster risk reduction.

Kata Kunci : hambatan, tata kelola, rekonstruksi, hunian tetap, pascabencana / obstacles, governance, reconstruction, permanent housing, post-disaster