Efektivitas Inovasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Singapura, Studi Kasus Smart Embassy KBRI Singapura

SALMAN AL FARISI, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA; Prof. Dr. Mochtar Mas'oed, MA; Dr. Sukamdi, MSc

2022 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Kedekatan secara geografis dan konektivitas yang tersedia dengan biaya relatif murah telah menjadikan Singapura sebagai negara tujuan pekerja migran Indonesia (PMI). Pelindungan PMI di negara tujuan sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang timbul, dari permasalahan data yang tidak terkonsolidasi, prosedur pelayanan yang berbelit, hingga koordinasi yang lamban. Penelitian kualitatif ini mengkaji efektivitas inovasi kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia di Singapura melalui studi kasus Smart Embassy yang dikembangkan oleh KBRI Singapura. Penelitian ini mengungkap bahwa KBRI Singapura sebagai eksekutor kebijakan telah melaksanakan tugas pelindungan bagi pekerja migran Indonesia saat mereka bekerja di negara tujuan. Sebagai perwakilan negara di negara tujuan, KBRI Singapura juga harus memastikan pasokan informasi yang sangat diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia sebelum bekerja. Lebih daripada itu, melalui pembinaan dan pelatihan, KBRI Singapura dapat berperan dalam memberdayakan para pekerja migran Indonesia dengan kapasitas profeional yang lebih baik saat mereka menyelesaikan kontrak kerjanya. Dengan kata lain, KBRI Singapura memiliki peran katalis dalam ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia. Momentum penerapan e-government di Indonesia semakin menguat dengan hadirnya kebijakan satu data. Inovasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik marak diterapkan di berbagai instansi untuk beragam keperluan, termasuk untuk pelindungan pekerja migran Indonesia. Dashboard Pelindungan Ketenagakerjaan, salah satu fitur Smart Embassy, membantu mempermudah pelayanan dan mampu mengangkat kinerja organisasi. Integrasi proses bisnis beberapa produk pelayanan antara KBRI Singapura dengan BP2MI memberi petunjuk bahwa pengembangan integrasi platform dengan instansi-instansi terkait akan mengatasi rentang koordinasi dalam peningkatan kinerja pelindungan pekerja migran Indonesia. Pada kasus Singapura ini, inovasi sektor publik juga mendorong inovasi di sektor lain yang membuahkan keuntungan ganda bagi ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.

Geographical proximity and relatively low costs in transportation have made Singapore a destination country for Indonesian migrant workers (PMI). The protection of Indonesian migrant workers in destination countries faces various problems arising from the availability of unconsolidated data, complicated service procedures, and slow coordination. This qualitative research examines the effectiveness of policy innovations to protect Indonesian migrant workers in Singapore through the Smart Embassy case study developed by the Indonesian Embassy in Singapore. This study reveals that the Indonesian Embassy in Singapore, as the executing agency, protects Indonesian migrant workers when the workers perform their duties in the destination country. The Embassy must also ensure the supply of information that is needed to guarantee the protection of prospective Indonesian migrant workers before leaving for their working destination. Moreover, through coaching and training, the Indonesian Embassy in Singapore can play a role in empowering Indonesian migrant workers in order to improve their professional capacities when they complete their work contracts. In other words, the Embassy has a catalytic role in the Indonesian migrant workers� protection ecosystem. As the momentum for implementing e-government in Indonesia is getting stronger, thanks to the introduction of the one data policy, electronic-based governance innovations are widely applied in various agencies for various purposes, including protecting Indonesian migrant workers. The Employment Protection Dashboard, one of the Smart Embassy's features, helps simplify services to improve organizational performance. The business process integration between the Embassy and BP2MI has successfully improved coordination in the delivery of services. Broader expansion of platform integration with more related agencies may address coordination issues in protecting Indonesian migrant workers. This study reveals that innovation in the public sector has also encouraged innovation in other sectors, producing multiple benefits for the Indonesian migrant worker protection ecosystem.

Kata Kunci : inovasi kebijakan, pelindungan PMI, Smart Embassy