KESESUAIAN PENCANTUMAN KLAUSULA PEMBLOKIRAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK DALAM PERJANJIAN STANDAR PEMBUKAAN REKENING BANK MANDIRI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN (Studi Kasus PT. Bank Mandiri tbk., Cabang Yogyakarta - Katamso)

Dwiyan Riswanto, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pencantuman klausula baku dalam Perjanjian Standar Pembukaan Rekening Bank Mandiri telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan perlindungan hukum bagi nasabah pada Perjanjian Standar Pembukaan Rekening Bank Mandiri pada kantor cabang pembantu Yogyakarta � Katamso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan melalui penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pencantuman klausula pemblokiran secara sepihak seperti yang tertuang dalam Pasal 14 angka 14.3.2 SUPR dan pada angka 8 Terms and Conditions pada kluster �ketentuan-ketentuan�, adalah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) POJK 2013 maupun batasan atas asas kebebasan berkontrak (vide Pasal 1338 KUHPerdata) karena klausula pemblokiran secara sepihak di atas adalah bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indoensia. Selanjutnya, Perlindungan hukum atas tindakan pemblokiran secara sepihak terhadap rekening PT DTP yang dilaksanakan Bank Mandiri hanya dapat menyelesaikan permasalahan salah transfer dana, tetapi tidak menyelesaikan kerugian yang dialami oleh PT DTP atas kejadian salah transfer dana itu.

The aim of this research identifies and examine the inclusion of standard clauses in the Standard Account Opening Agreement of Bank Mandiri under the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/ 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and legal protection for customers in the Standard Opening Agreement. Bank Mandiri account at the sub-branch office Yogyakarta � Katamso. The method that was used in this law study research was an empirical normative approach. This research is conducted by examining the problems directly through field research to get primary data. In order to complement and compare these data, literature review was used to get the secondary data. The result of the research explains that the inclusion of a unilateral blocking clause as stated in Article 14 point 14.3.2 of the SUPR and in number 8 Terms and Conditions in the "stipulations" cluster, is contrary to Article 22 paragraph (1) POJK 2013 as well as the limitation on the principle freedom of contract (vide Article 1338 of the Civil Code) because the unilateral blocking clause above is contrary to the rules that apply in Indonesia. Furthermore, legal protection for the unilateral blocking of PT DTP's account carried out by Bank Mandiri can only solve the problem of error in the transfer of funds, but does not resolve the losses suffered by PT DTP for the wrong transfer of funds.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Salah Transfer Dana, Perlindungan Hukum.