Tinjauan Hukum Covid-19 sebagai Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia

WANDITA PALUPI K, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dapat tidaknya Covid-19 dan kebijakan penanganan Covid-19 menjadi penyebab force majeure dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis force majeure terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di masa pandemi Covid-19, baik dari aspek kontraktual maupun penganggarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam membangun argumentasi hukum terkait permasalahan a quo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung pula dengan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 dan kebijakan Pemerintah terkait dapat menjadi faktor penyebab force majeure yang sifatnya relatif dan subjektif dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Hal ini dikarenakan Covid-19 yang diikuti dengan pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan sederet problematika yang berujung pada peningkatan biaya dan keterlambatan penyelesaian progres pekerjaan oleh Penyedia Jasa. Demikian halnya dengan kebijakan refocusing dan realokasi kembali pagu belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021, yang mempengaruhi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang notabene dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah (APBN/APBD). Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang mengalami force majeure dapat dilanjutkan dengan melakukan perubahan kontrak atau dapat dihentikan, baik sementara maupun permanen berdasarkan pertimbangan dari PA/KPA/PPK selaku Pengguna Jasa.

The author conducted this research with the aim of finding out whether Covid-19 and Covid-19 handling policies were the cause of force majeure in the implementation of Construction Work Procurement Contracts in Indonesia. In addition, this study also aims to determine the juridical implications of force majeure on the implementation of Construction Work Procurement Contracts during the Covid-19 pandemic, both from the contractual and budgeting aspects. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach in building legal arguments related to a quo problem. The type of data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, and is also supported by primary data in the form of interviews. The results of the study show that Covid-19 and related Government policies can be a factor causing force majeure which is relative and subjective in the implementation of the Construction Work Procurement Contract. This is because Covid-19, which was followed by the implementation of the Large-Scale Social Restriction Policy (PSBB) and the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) resulted in a series of problems that led to increased costs and delays in completing work progress by Service Providers. Likewise, the policy of refocusing and reallocating the spending ceilings of Ministries/Institutions/Regional Governments for Fiscal Years 2020 and 2021, which affects the availability of budgets for the implementation of Construction Work Procurement Contracts which incidentally are financed from the State and/or Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBN/APBD). The implementation of the Construction Work Procurement Contract that experiences force majeure can be continued by making changes to the contract or can be terminated, either temporarily or permanently based on the considerations of the PA/KPA/PPK as the Service User.

Kata Kunci : Force majeure, pengadaan, jasa konstruksi, Covid-19/ Force majeure, procurement, construction services, Covid-19