Proses Formulasi Kebijakan Pendidikan Selama Masa Krisis Pandemi Covid-19 Di Kota Jambi Dalam Perspektif Multiple Streams (MSA)

INA MASRUROH, Agus Heruanto Hadna, Dr., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Proses Formulasi Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 245 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Relaksasi di Bidang Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 pada masa krisis Covid-19 dengan menggunakan Multiple Stream Approach yang dipopulerkan oleh John Kingdon yang borfokus pada aliran kebijakan, masalah dan politik. Kebijakan yang muncul di masa darurat tentu berbeda dengan kebijakan yang tersedia saat masa normal. Perbedaan ini berfokus pada ketersediaan informasi yang minim serta tekanan waktu yang dituntut lebih cepat dari pada biasanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kebijakan relaksasi pendidikan berasal dari integrasi aliran masalah, kebijakan dan politik yang saling mempengaruhi. Aliran ini saling terintegrasi karena dalam prakteknya di masa krisis, posisi aktor kebijakan diisi oleh aktor yang sama pada tiap tahapan pembuatan kebijakan. Studi ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan yang terjadi di masa krisis dapat diminimalisir dengan koordinasi yang inklusif antar OPD terdampak dan berwenang. Koordinasi ini dilihat dari pertukaran informasi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing OPD. Kekhawatiran terhadap efek domino masa krisis pandemi Covid-19 membuat para aktor kebijakan dengan sukarela bekerja sama dan ikut membantu sesuai kapasitasnya masing-masing. Peran walikota sebagai kepala daerah dan ketua satgas Covid-19 menjadi posisi yang paling dominan dalam menetapkan kebijakan. Powernya yang besar mampu menyatukan OPD yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sehingga aktor ini teridentifikasi menjadi policy entrepreneur dalam kebijakan ini.

This study aims to analyze the educational relaxation policy formulation process during the Covid-19 crisis by using the Multiple Stream Approach popularized by John Kingdon. Policies that appear during an emergency are certainly different from the policies available during normal times. This difference focuses on the minimal availability of information and the time pressure that is demanded faster than usual. The results show that the educational relaxation policy process comes from the integration of the flow of problems, policies and politics that influence each other. These streams are integrated with each other because in practice in times of crisis, the position of policy actors is filled by the same actors at each stage of policy making. This study explains that conflicts of interest that occur in times of crisis can be minimized by inclusive coordination between affected and authorized regional institution. This coordination can be seen from the exchange of information and resources owned by each regional agency. Worries about the domino effect during the Covid-19 pandemic crisis have made policy actors voluntarily cooperate and help according to their respective capacities. The role of the mayor as regional head and the head of the Covid-19 task force is the most dominant position in setting policy. His great power is able to unite local institution who have different interests. Thus, this actor is identified as a policy entrepreneur in this policy.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Multiple Stream Approach, Kebijakan Lokal