ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA BARAT)

GANJAR PAMUNGKAS S, Dr. Nurhadi Susanto, M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mulai menggunakan SIPD di tahun anggaran 2021. Pemerintah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pemerintah daerah yang telah mulai menggunakan SIPD di tahun anggaran 2021 dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan studi pada Pemerintah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa wawancara, pengamatan, dan dokumen pendukung. Informan dalam penelitian ini adalah pengguna SIPD pada 9 (sembilan) OPD di lingkungan Pemerintah DIY dan 9 (sembilan) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian implementasi SIPD dilakukan melalui analisis atas implementasi kebijakan dan analisis menggunakan Model ISSM DeLone McLean yang terdiri dari aspek kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan, dan dampak penggunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada Pemerintah DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Aspek kualitas sistem dan dukungan layanan menjadi permasalahan utama dalam implementasi SIPD di DIY dan Provinsi Jawa Barat. Penyempurnaan atas permasalahan kualitas sistem dan peningkatan dukungan layanan perlu dilakukan dalam peningkatan optimalisasi implementasi SIPD agar dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah di DIY dan Provinsi Jawa Barat.

Regional Government Information System (SIPD) is information system developed by Ministry of Home Affairs to support the regional development. Permendagri No. 70/2019 about SIPD provides an obligation for local government to start implementing SIPD in the fiscal year of 2021. The DIY Government and West Java Provincial Government are local governments in which SIPD had been implemented starting the fiscal year of 2021 in support of regional financial management. This study aims to analyze the implementation of SIPD in regional financial management by conducting study analysis in both DIY Government and West Java Provincial Government. Qualitative research methods are used for this study in the form of interviews, observations, and supporting documents. Informants in this study were SIPD users in 9 (nine) OPD within the DIY Government and West Java Provincial Government. SIPD implementation research was conducted trough policy implementation analysis and DeLone McLean ISSM Model analysis which consisted of aspects of system quality, information quality, service quality, usage, satisfaction, and net benefit. The result showed that the implementation of SIPD in the DIY Government and West Java Provincial Government had not been implemented optimally to support regional financial management. The aspect of system quality and service quality is the main problem in the implementation of SIPD in DIY and West Java Province. Improvements to system quality problems and increased service quality need to be carried out in increasing the optimization of SIPD implementation to supporting regional financial management of DIY and West Java Province.

Kata Kunci : SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Implementasi, Analisis Model ISSM DeLone McLean