ANALISIS AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI (Studi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas)

OKY PATRIA SADEWA, Dr. Nurhadi Susanto

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas adalah salah satu Kabupaten yang dinilai cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian gratifikasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen dan penghargaan yang diterimanya sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik kedua secara nasional. Proses implementasi kebijakan pengendalian tersebut dipengaruhi oleh beberapa aktor yang ada. Penelitian ini menguji lebih dalam aspek peran aktor-aktor tersebut dengan metode pemetaan power-interest grid dan dianalisis dengan teori model implementasi kebijakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari wawancara, kajian literatur, observasi dan focus discussion group. Informan dalam penelitian ini adalah wakil ketua UPG Kabupaten, anggota UPG Kabupaten maupun Perangkat Daerah, ketua DPRD, Kepala Dinas, Pegawai Pemkab Banyumas, rekanan, Jaksa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran siapa saja aktor-aktor yang dianggap relevan dalam proses implementasi kebijakan pengedalain gratifikasi serta posisi dalam pemetaan aktor berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan gambaran atas peran yang telah diberikan terhadap proses implementasi dari masing-masing aktor untuk dapat ditemukan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Banyumas. Adapun peluang-peluang tersebut antara lain adalah peluang pengembangan kapasitas dari kelompok sasaran, dukungan kepemimpinan kepala daerah yang perlu dimaksimalkan oleh implementor, pelibatan pihak rekanan, penggunaan inovasi, peran street level bureaucrats dan pertimbangan muatan lokal serta kondisi empiris dalam mengevaluasi kebijakan yang ada.

The Government of Banyumas Regency was one of the regencies deemed adequate in implementing gratification arrangement measures. It is seen from the commitment and the award for the second-best gratification control unit (UPG) in the nation. The process of implementing the control policy is influenced by several actors. This study examines the aspects of the role of these actors using the power-interest grid mapping method and analyzed it with the theory of policy implementation models. The qualitative technique was applied where the information in this thesis was gathered through interviews, a review of the literature, observation, and focus group discussions. Informants in this study were the deputy chairman of the Regency UPG, members of the Regency UPG and regional apparatuses, the chairman of the regional people representative house (DPRD), the head of the service unit, Banyumas Regency Government employees, partners, prosecutors, and people as service users. The findings of this study provide an overview of the actors that are assessed to be significant in the process, as well as their position in the actor mapping based on their magnitude of influence and interests. Additionally, this study shows an overview of the tasks assigned to each actor in the process, which assists the government in identifying and using opportunities. These opportunities include opportunities for enhancing the capacity of the target group, maximising leadership support from regional heads, growing partner involvement, boosting innovation, strengthening the role of street-level bureaucrats, considering local content, and evaluating existing policies with empirical conditions.

Kata Kunci : Analisis Aktor, Pengendalian Gartifikasi, Implementasi, Korupsi