Praktik Patronase dan Klientelisme dalam Distribusi Program Pemerintah (Studi Kasus: Calon Legislatif Petahana Partai Gerindra DPRD Provinsi DIY pada Pemilihan Legislatif 2019)

NABIL FIADY, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP, M.A, M.Pub.Pol, Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Pileg DPRD DIY tahun 2019 yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka melahirkan pertarungan yang berpusat pada kandidat sekaligus kompetisi antar caleg dari partai yang sama dan di dapil yang sama. Kondisi ini mengakibatkan caleg petahana yang berasal dari Partai Gerindra menggunakan instrumen distribusi program pemerintah untuk melakukan praktik patronase dan klientelisme. Distribusi tersebut tergolong sebagai politik pork barrel karena tidak terjadi di ruang hampa, melainkan disertai elemen resiprokal antara pemberian sumber daya dengan pemberian suara. Para caleg petahana menganggap bahwa praktik ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk mempertahankan kursi anggota legislatif, merawat basis konstituen, menambah perolehan suara, hingga meraih kemenangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik patronase dan klientelisme dari distribusi program pemerintah yang dilakukan caleg petahana Partai Gerindra menjelang Pileg DPRD DIY tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana caleg petahana Partai Gerindra menerapkan politik pork barrel sebagai instrumen distribusi program pemerintah guna terpilih kembali. Untuk menelaah hal tersebut, kerangka teori yang dipakai adalah patronase dan klientelisme dari Aspinall dan Sukmajati (2014); patron-klien dari Scott (1972); serta politik pork barrel dari Stokes (2009). Adapun penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif dan pendekatan studi kasus. Sedangkan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk strategi patronase yang dilakukan caleg petahana Partai Gerindra, yaitu politik pork barrel dari distribusi program pemerintah dan juga donasi atau sumbangan renovasi infrastruktur yang bersifat club goods. Namun caleg petahana memiliki kekhawatiran terhadap timbal balik dari distribusi patronase tersebut. Akibatnya mereka membentuk jaringan klientelisme maupun mempertahankan jaringan klientelisme dengan konstituen di dapilnya. Alhasil terbentuklah relasi patron-klien antara caleg petahan dengan konstituen yang bersifat jangka panjang. Caleg petahana selaku patron menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan bantuan kepada konstituen, sementara konstituen selaku klien akan membalas pemberian tersebut dengan dukungan pada saat kampanye hingga pemberian suara ketika Pileg. Dalam pelaksanaannya, caleg petahana cenderung menyukai politik pork barrel sebagai strategi patronase karena distribusi program pemerintah bersifat legal, menghadirkan banyak massa, memiliki efek politik yang cukup signifikan, dan menghemat biaya kampanye sehingga secara tidak langsung bakal memperkuat modal politik mereka dalam menyongsong penyelenggaraan Pileg. Bentuk distribusi program pemerintah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu program makro dan program makro. Program makro berbentuk masterplan perencanaan pembangunan yang nantinya diturunkan menjadi program mikro yang berbentuk pembangunan infrastruktur, hibah, maupun pelayanan sosial. Caleg petahana pun menggunakan otoritas dan kewenangannya selaku anggota legislatif untuk menentukan dimana, kapan, dan kepada siapa program pemerintah didistribusikan. Nantinya untuk meyakinkan pemilih saat kampanye maka caleg petahana menggunakan credit claiming dari politisasi dan personalisasi program pemerintah. Oleh karena itu, strategi politik pork barrel dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap kondisi politik caleg petahana karena berdampak pada kenaikan elektabilitas dan popularitas, mampu mempertahankan kursi dan perolehan suara, serta berhasil membentuk dan merawat jaringan klientelisme dengan konstituennya.

The implementation of open-listed proportional system at the Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) regional parliamentary election led to the candidate-centered competition as well as internal rivalry between candidates who shared the same parties and electoral districts. This condition caused incumbent legislative candidate of the Partai Gerindra to use government's distribution program instrument for executing patronage and clientelism practices. The above mentioned distribution falls neatly into pork barrel politics because it does not happen in a vacuum, it also include a reciprocal transaction between resource provision and vote casting. The legislative incumbents conclude that this practices is the best strategy for defending one own legislative seat, consolidating constituent base, multiplying vote, and achieving electoral victory. The aim of this research is to show how the patronage and clientelism practice of government's distribution program that was undertaken by Partai Gerindra incumbents toward DIY regional parliamentary election. This research also analyze how the Partai Gerindra incumbent candidates implemented pork barrel politic as a government's distribution program instrument in order to be re-elected. In order to achieve those aims, this research uses the following theoretical framework, that is Aspinall and Sukmajati's patronage and clientelism (2014), Scott's patron-client (1972), and Stokes's pork barrel politics (2009). This research employs descriptive-explanatory model of qualitative method and study case approach. The data is collected by in-depth interview, observation, and desk literature. They are analyzed by the following steps, that is data reduction, data showcasing, and conclusion-verification. The research shows that there are two forms of patronage as employed by the Partai Gerindra incumbent candidate, that is pork barrel via government's distribution program as well as conventional donation or infrastructure renovation donation which can be categorized as a club goods. Nevertheless, the incumbent candidates is still concerned by the reciprocity of their patronage distribution. As a consequence, they form a clientelism network as well as consolidating it with their electoral district's constituents. The ultimate consequence of this practice is the formation of long lasting patron-client relation between incumbent candidate and their constituents. The incumbent candidate as a patron use their influence and resource for providing goods to their constituents. In return, constituents as client give their supports for the patron's political campaign and even casting their vote. At the implementation level, the incumbent candidate tend to prefer pork barrel politics as their as a patronage strategy because government's distribution program is legal, able to attract masses, has a significant effect, and save the campaign's budget. As a consequence, indirectly, it will strengthen their political capital in the upcoming regional parliamentary election. The form of government's distribution program can be classified into two types: macro program and micro program. Macro program takes the form of master plan that will be derived into micro programs such as infrastructure development, donation, and social services. The incumbent candidates as the legislative representation has the authority to determine where, when, and to whom the program is distributed to. They ensure their potential supporters by using credit claiming via the politicization and personalisation of government's program. Therefore, it can be argued that pork barrel political strategy positively affects the incumbent legislative candidate. It raises their electability and popularity, defends their seat, and forms as well as preserve their clientelism network with their constituents.

Kata Kunci : Caleg Petahana Partai Gerindra, Patronase dan Klientelisme, Relasi Patron-Klien, Politik Pork Barrel, dan Program Pemerintah