ANALISIS HUKUM TERHADAP RENCANA PENERAPAN SELF DECLARATION PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL KONSUMEN MUSLIM

RAZANAH NUR AMALINA, Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, yakni untuk mengetahui dan menganalisis potensi perlindungan hukum hak spiritual konsumen muslim pada pada rencana penerapan self declaration dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku UMK. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan dalam hal adanya perilaku moral hazard oleh Pelaku UMK atas pelaksanaan sertifikasi halal secara self declaration sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Jenis data berupa data sekunder dengan didukung wawancara narasumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan, pertama bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam rencana penerapan self declaration pada pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku UMK diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang JPH serta Rancangan Peraturan BPJPH yang berisi standar serta mekanisme dimana semua produk yang akan melalui skema self declaration wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh BPJPH. Kesimpulan kedua langkah antisipasi yang dapat dilakukan agar terhindar dari perilaku moral hazard yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi baik kepada pelaku usaha maupun konsumen serta melakukan pengawasan terhadap produk yang telah beredar di pasaran dan dinyatakan halal termasuk produk dari pelaku UMK yang dinyatakan halal melalui proses sertifikasi halal secara self declaration.

This research has 2 (two) aims. First, is to find out and analyze potential legal protection for Muslim consumer's spiritual rights in self declaration plan on the implementation of halal certification by Micro, Small, Medium Enterprises actors. The second aim is to analyze the anticipatory steps that can be taken in case of moral hazard behavior by MSE actors for the implementation of self-declaration of halal certification as a form of legal protection for Muslim consumers. This research is descriptive with the type of normative research. The type of data in the form of secondary data supported by interviews with sources. Data analysis was carried out qualitatively. This study has two conclusions, first, the potential legal protection for Muslim consumer provided in the issuance of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the JPH Section and BPJPH draft Regulation which contains standards and mechanisms that all products will go through the self-declaration scheme must follow. The second conclusion is the anticipatory steps that can be taken to avoid moral hazard behavior, is by increase socialization, education, and publications to both business actors and consumers as well as supervise all the products that have been circulating in the market and are declared halal, including the products from MSEs that are declared halal through a self-declaration halal certification scheme.

Kata Kunci : Self declaration, Perlindungan Hukum, Moral Hazard.