Jejaring Aktor dan Kepercayaan Publik di Twitter terhadap Pemerintah setelah Pengesahan UU Cipta Kerja

FATAH KASMARAN, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu respon publik yang masif di media sosial Twitter hingga menjadi trending topik global selama beberapa hari. Twitter dimanfaatkan oleh publik sebagai media berjejaring dengan menggunakan tagar tertentu yang mampu mengekskalasi jumlah aktor yang terlibat dalam diskusi pengesahan UU Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aktor sentral dan struktur jaringan yang terbentuk serta kepercayaan publik terhadap pemerintah setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Dengan memahami sentralitas aktor dan struktur jaringan, perumus kebijakan dapat melakukan kontrol serta pemahaman yang lebih baik terkait keramaian yang terjadi di media sosial. Selain itu, kepercayaan publik merupakan faktor utama dalam perumusan kebijakan sehingga penting untuk memahami kepercayaan publik agar implementasinya berjalan lancar. Penelitian ini menggunakan metode analisis jejaring sosial untuk memahami aktor sentral dan klaster jaringan, serta analisis isi untuk memahami nilai-nilai publik yang terbangun dalam interaksi antar aktor. Aktor sentral dalam jaringan berasal dari berbagai sector, termasuk media, akademisi, penulis, politisi, organisasi, hingga pemimpin publik. Aktor-aktor sentral tersebut berhasil membangun klaster-klaster jaringan yang menyimpan nilai-nilai publik berbeda. Berdasarkan analisis isi, penolakan tidak ditujukan pada substansi pasal UU Cipta Kerja, namun lebih ke proses perumusan yang dinilai cacat prosedur. Lebih lanjut, proses perumusan yang dinilai publik cacat tersebut menciptakan fenomena distrust terhadap Institusi Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan sebagai aktor utama dalam perumusan dan pengesahan UU Cipta Kerja.

The enactment of the Job Creation Law triggered a massive public response on social media Twitter that became a global trending topic for several days. Twitter is used by the public as a networking medium by using certain hashtags that escalates the number of actors involved in the discussion to ratify the Job Creation Law. This study aims to understand the central actor and the network structure that was formed as well as public trust in the government after the enactment of the Job Creation Law. By understanding the centrality of actors and the structure of the network, policy makers can exercise better control and understanding of the crowds that occur on social media. Furthermore, public trust is a major factor in policy formulation so it is important to understand public trust to ensure its implementability. This study uses the social network analysis method to understand the central actors and cluster formed, as well as content analysis to understand the public values that are formed through interactions between actors. Central actors in the network come from various sectors, including the media, academia, artists, politics, organizations, to public leaders. These central actors have succeeded in building network clusters that store different public values. Based on the content analysis, the refusal was not aimed at the substance of the Job Creation Law, but rather at the formulation process which was considered procedurally flawed. Furthermore, the formulation process which is considered by the public to be flawed creates a distrust phenomenon against the House of Representatives Institution which acts as the main actor in the formulation and ratification of the Job Creation Law.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Twitter, Jejaring Sosial, Kepercayaan Publik