INTEGRASI HASIL PENELITIAN TERPADU DENGAN KEBIJAKAN POLITIK DALAM PROSES PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN BERKATEGORI DPCLS (Studi Kasus: Provinsi Kepulauan Riau)

ARNANTO NURPRABOWO, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc;Prof. Dr. Ahmad Maryudi,;Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEHUTANAN

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang memiliki dampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) untuk kepentingan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penetapan perubahan kawasan ini dilakukan oleh Menteri KLHK dengan persetujuan DPR RI yang didasarkan pada penelitian terpadu. Pada implementasinya, seringkali proses penetapannya mengalami banyak permasalahan terutama terkait dengan kualitas hasil penelitian terpadu dan utilisasinya. Penelitian ini bertujuan: 1) menjelaskan problematika penelitian terpadu , 2) memetakan proses integrasi dan permasalahannya , dan 3) merancang sistem model integrasi sebagai panduan penyempurnaan sistem pengambilan kebijakan yang didasarkan hasil penelitian terpadu dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berkategori DPCLS. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi kualitatif yang didasarkan pada kerangka kerja Research, Integration, Utilization (RIU). Secara sistematik kerangka kerja RIU ini diterapkan dengan menggunakan Value Chain Analysis (VCA) dan Fishbone Analysis. Keluaran dari analisis ini dijadikan masukan dan pertimbangan bagi perancangan sistem model integrasi. Structured Analysis and Design Technique (SADT) diterapkan untuk perancangan sistem ini. Implementasi metode ini diterapkan pada sampel penelitian yang merupakan kasus penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau yang belum tuntas, memiliki peran kritis dalam perpolitikan kehutanan di Indonesia dan memiliki informasi yang kaya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah transfer linier atau teknokratik hasil penelitian terpadu untuk pengambilan kebijakan oleh KLHK dan DPR RI. Mekanisme tersebut terbukti tidak relevan, ditunjukkan oleh hasil pengambilan kebijakan yang tidak kunjung tuntas dan sarat konflik kepentingan. Kondisi tersebut dapat diselesaikan dengan mengubah mekanisme transfer linier menjadi transfer bi-directional yang mendasarkan kerangka kerja RIU. Meknisme bi-directional yang berbasiskan kerangka kerja RIU dapat diimplementasikan melalui pengembangan sistem model integrasi dimana intinya adalah sistem manajemen informasi dan pengetahuan. Pengembangan sistem ini mencakup pengorganisasian aktor untuk kepentingan integrasi, manajemen interkoneksi data dari seluruh stakeholder, dan manajemen publikasi hasil pengambilan kebijakan. Sistem model ini tetap dapat digunakan selama regulasi pengambilan kebijakan mempersyaratkan adanya penggunaan penelitian ilmiah.

Changes in the designation and function of forest areas that are categorized as strategic, have an important impact, and have a wide scope (SIIWS) for development purposes are a necessity. According to Law No. 41/1999 on Forestry, the stipulation of this area changes is carried out by the Minister of Environmental and Forestry (MoEF) with the approval of the Indonesian Parliament based on integrated research. Often the process of these changes stipulations encounters many problems, especially related to the quality of integrated research results and utilization for policy making. This study aims to: 1) explain the problems of integrated research, 2) map the integration process and its problems, and 3) design an integration model system as a guide for improving the policymaking system based on the results of integrated research on changes in the designation and function of forest areas categorized as SIIWS. The method applied in this study is a qualitative evaluation method based on the Research, Integration, Utilization (RIU) framework. Systematically, the RIU framework is applied using Value Chain Analysis (VCA) and Fishbone Analysis. The output of this analysis is used as input and consideration for the design of the system integration model. Structured Analysis and Design Technique (SADT) was applied for the design of this system. The implementation of this method is applied to the research sample which is a case of determining the change in the designation and function of forest areas in the Riau Islands Province which has not been completed, has a critical role in forestry politics in Indonesia and has rich information. The results of the research show that the process of changes stipulation in the allocation and function of forest areas is a linear or technocratic transfer of the results of integrated research for policy making by the Ministry of Environment and Forestry and the Indonesian Parliament. This mechanism has proven to be irrelevant, as indicated by the results of unfinished policy making and conflicts of interest. This condition can be solved by changing the linear transfer mechanism to a bi-directional transfer based on the RIU framework. The bi-directional mechanism based on the RIU framework can be implemented through the development of a system integration model where the core is an information and knowledge management system. The development of this system includes the organization of actors for the sake of integration, management of data interconnection from all stakeholders, and management of the publication of policymaking results. This model system can still be used as long as the regulation of policy making requires the use of scientific research.

Kata Kunci : kerangka kerja research, integration, & utilization (RIU), transfer linier (teknokratik), transfer bi-directional;Research, Integration, & Utilization (RIU) framework, linear transfer (technocratic), bi-directional transfer