Laporkan Masalah

DEVELOPING AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR ASSESSING THE ROLES OF ORGANIZED INTEREST GROUPS IN POLICY MAKING PROCESSES: INSIGHTS FROM INDONESIAN FOREST GOVERNANCE

DWI LARASWATI, Prof. Dr. Ahmad Maryudi; Dr. Muhammad Alif Kaimuddin Sahide; Dr. Emma Soraya

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEHUTANAN

LSM saat ini memainkan peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan kehutanan/ lingkungan. Beberapa dari mereka telah mengubah pendekatan mereka untuk menjadi mitra pemerintah. Konsepsi tradisional LSM memandang mereka sebagai perwakilan masyarakat sipil. Meskipun demikian, terdapat LSM yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan konsepsi tradisional dan klaim kebajikan mereka. Studi ini fokus pada pengembangan kerangka analisis yang sesuai dengan fenomena yang berkembang dalam tata kelola hutan/lingkungan. Penelitian ini mengadopsi teori Organized Interest Groups (OIGs)/ kelompok kepentingan terorganisir dari konsep demokrasi. Studi ini bertujuan untuk: i) mengkonseptualisasikan kembali LSM sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir, ii) mengembangkan kerangka analisis untuk menilai peran kelompok kepentingan yang terorganisir, dan iii) melakukan uji coba penerapan kerangka analisis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis sumber sekunder lainnya, wawancara, pengalaman pribadi, dan observasi. Studi ini menemukan bahwa konsepsi LSM telah mengalami stagnasi pada deskripsi normatif; formal, swasta, berorientasi nirlaba, sukarela, otonom atau independen dari pihak lain, didanai oleh donor eksternal, dijalankan oleh staf atau anggota profesional, dan mengejar tujuan bersama untuk mendorong pembangunan. Namun pada kenyataannya LSM seperti aktor politik lainnya, memiliki kepentingan sendiri, dan cenderung mengejar kepentingan diri sendiri dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Studi ini mengembangkan RIF untuk memenuhi urgensi pengembangan konsepsi berbasis empiris pada LSM. RIF berakar pada dua peran dasar OIGs: sejauh mana mereka mewakili kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat dan sejauh mana mereka mampu memberikan pengaruh politik pada pemerintah. Kerangka analisis ini menghasilkan beberapa kategori dan jenis OIG, termasuk mereka yang bertindak di luar kepentingan bersama. Dengan menggunakan empiris dalam tata kelola hutan/ lingkungan Indonesia, RIF akhirnya mampu mengungkap keragaman jenis OIG.

The roles of NGOs have become more prominent in forest/environmental policy-making processes. NGOs maneuver their approaches to being partners of the government. The traditional conceptions of NGOs view them as civil society representatives. Nonetheless, empirical literature detects NGOs conduct actions in contrast to the traditional conceptions and their benevolent claims. This study focuses on developing an analytical framework fitted with the evolving phenomena in forest/ environmental governance. This study adopted theories of organized interest groups from a democratic political system. This study aims to: i) reconceptualize NGOs as organized interest groups, ii) develop an analytical framework for assessing the roles of organized interest groups, and iii) test the applicability of the analytical framework. This study employed a qualitative approach, and data were collected through literature review and other secondary sources analyses, interviews, personal experiences, and observations. The conceptions of NGOs have been stagnated on the normative descriptions; formal, private, non-profit oriented, voluntary, autonomous, or independent from other parties, funded by external donors, run by professional staff or members, and pursuing common goals to foster development. NGOs are however like other political actors, in reality, have ordinary self-interests, and tend to pursue self-interests in every action they conduct. This study established RIF to meet the urgency of the development of empirical-based conceptions on NGOs. RIF is rooted in two basic roles of OIGs: the extent to which they represent the interests of particular groups within society and exert political influence on governments. This framework results in several categories and types of OIGs, including those who act beyond common interests. Using empirics in Indonesia's forest/ environmental governance, RIF is able to disclose the diversity of OIGs types.

Kata Kunci : Forest Policy, Environmental Policy, NGOs, Interest Groups, Power

  1. S3-2021-436452-Abstract.pdf  
  2. S3-2021-436452-Bibliography.pdf  
  3. S3-2021-436452-Tableofcontent.pdf  
  4. S3-2021-436452-Title.pdf