Persepsi Stakeholders Terhadap Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang

ASKIF AZIKRI, Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng, Ph.D., IPU.

2021 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang merupakan fenomena yang terjadi dengan tujuan untuk memitigasi bencana tsunami dan pemerataan pembangunan. Hal ini tertuang dalam regulasi PP No. 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tangah. Adanya ancaman tsunami dan pasca terjadinya gempa tahun 2009 di Kota Padang membuat pemindahan pusat pemerintahanKota Padang harus dilakukan. Hal ini juga didukung oleh kondisi bangunan pusat pemerintahan Kota Padang yang lama yang roboh dan penetapan Kota Padang sebagai salah satu dari sepuluh Kota Baru Mandiri di Indonesia menurut RPJMN tahun 2014-2019. Delineasi Kota Baru Mandiri Kota Padang di dalamnya termasuk kawasan pusat pemerintahan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi stakeholders terhadap pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang untuk bisa dijadikan kajian lebih lanjut dalam menemukan konsep yang terjadi di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah induktif-kualitatif deksriptif dengan proses analisisnya menggunakan Nvivo. Penelitian ini menemukan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang menghasilkan konsep pembangunan yang berorientasi pemerintahan, pemerintahan terpadu, kebijakan berbasis nilai lahan, dan relativitas jarak. Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang memberikan bukti empiris bahwa sektor pemerintahan dapat digunakan untuk memicu pembangunan. Lokasi pusat pemerintahan Kota Padang yang berada pada satu titik lokasi dan pembagian fungsi zoning memberikan gambaran tentang pemerintahan terpadu. Kemudian juga terdapat nilai lahan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Selain itu ditemukan juga mengenai cara pandang terhadap jarak yang disebut sebagai relativitas jarak.

The relocation of Padang City government center serves as a mitigation effort against a tsunami disaster risk and strives for an equitable development. This is stated in the PP 26/2011 concerning the Transfer of the government center. Tsunami disaster risk aftermath of the 2009 earthquake in Padang have made this relocation necessary. This was also supported by the physical deterioration of the old government center building and the designation of Padang as one the ten Kota Baru Mandiri in Indonesia according to the RPJMN 2014-2019. The delineation of Kota Baru Mandiri Padang’s includes the new government center. This study aims to describe the stakeholders' perceptions regarding the relocation of Padang government center, thus it can be used to find the underfying concepts of the relocation. The study used an inductive-qualitative descriptive method using NVIVO for the analysis. This study found that the relocation of the Padang’s government center has resulted in a government-oriented development concept, integrated government, land value-based policies, and relativity of distance. These findings provide empirical evidence that a government sector can be used to stimulate development. Having government offices centered at one location and the following zoning allocation provide an overview of an integrated government. In addition, it is found that land values that can influence the policy making and the relative way of looking at distance.

Kata Kunci : Kota Padang, Nvivo, Pemindahan, Persepsi, stakeholders