ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN ORGANISASI TERMINAL TIPE A SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

AGUSTA WIDIANTO, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan organisasi Terminal Tipe A sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pembentukan organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai organisasi yang membawahi Terminal Tipe A setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penggabungan dari penelitian hukum normatif dan penlitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian dalam penelitian ini penlusi menggunakan 2 (dua) data, yaitu data primer dan sekunder. Pencarian data primer dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada responden dan narasumber yang akan dijawab secara langsung maupun dengan cara tertulis oleh responden dan narasumber. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Organisasi Terminal Tipe A pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih efektif dan efisien karena organisasi Terminal Tipe A yang berbentuk struktural dengan Kepala Terminal Tipe A sebagai pejabat struktural (KPA ex-officio), sehingga dapat melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri. Pembagian dan pendelegasian tugas lebih merata serta tidak tertumpu kepada Kepala Terminal Tipe A. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi Terminal Tipe A kurang efektif karena berbentuk satuan pelayanan non struktural, Terminal Tipe A tidak bisa melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri, serta tugas dan beban kerja tertumpu kepada Koordinator Terminal Tipe A selaku pimpinan Terminal Tipe A. Kedua, organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai organisasi yang membawahi Terminal Tipe A saat ini sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan, namun tidak sesuai dengan asas kemanfaatan.

This study aims to determine and analyze the comparison of the Type A Passenger Terminal organization before and after the enactment of Law No 23 of 2014 on Local Government and to determine and analyze the application of the principles of legal certainty, justice and benefit in the formation of the Land Transportation Management Agency (BPTD) as an organization. organization that oversees Terminal Type A after the enactment of Law Number 23 of 2014 of Local Government. This research uses empirical normative research method, which is a combination of normative legal research and empirical legal research. This is because the research in this study uses 2 (two) data, namely primary and secondary data. Primary data search was carried out by direct interview method to respondents and sources who would be answered directly or in writing by respondents and sources. Secondary data search was carried out by means of library research. Based on the results of research and discussion, it is concluded as follows: First, The Type A Terminal organization at the time of the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government was more effective and efficient because the Type A Terminal organization was structurally shaped with the Head of the Type A Terminal as a structural official (KPA ex-officio), so that it could carry out budget management effectively. independent. The division and delegation of tasks is more even and not focused on the Head of Type A Terminal. Meanwhile, after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Type A Terminal organization is less effective because it is in the form of a non-structural service unit, Type A Terminal cannot carry out budget management independently, and the tasks and workload are focused on the Type A Terminal Coordinator as the head of the Type A Terminal. Second, the organization of the Land Transportation Management Agency as the organization in charge of Terminal Type A is currently in accordance with the principle of legal certainty and the principle of justice, but not in accordance with the principle of benefit.

Kata Kunci : Organisasi, Terminal Tipe A, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah