Studi Penolakan Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

ADI SUHARIYANTO, Prof. Dr. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP.

2021 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

INTISARI Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan, degradasi lingkungan dan konflik antar nelayan namun pelaksanaan di lapangan tidak sama sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan larangan alat tangkap cantrang saat ini mengalami penundaan implementasi di Kabupaten Rembang. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 30 orang nelayan cantrang di Kabupaten Rembang, aparatur pemerintah, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan 70 % tidak mematuhi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Rembang telah mengalami penundaan beberapa kali, adapun bentuk dari penundaan tersebut adalah adanya verifikasi ulang ukuran kapal cantrang dan penerbitan Surat Keterangan Melaut untuk nelayan cantrang. Adapun faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut adalah a.) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan yang terdiri dari Komitmen Aparat terhadap Tujuan Kebijakan, Kejelasan dan Konsistensi aturan yang ada pada Badan Pelaksana dan Rendahnya tingkat komitmen dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dalam pencapaian tujuan kebijakan; b.) Sumberdaya; c.) Karakteristik organisasi pelaksana; d.) Sikap para pelaksana; e.) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; dan f.) lingkungan sosial ekonomi dan politik. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tersebut diantaranya adalah Efektifitas sosialiasasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan, peningkatan lapangan pekerjaan melalui diversifikasi alat penangkapan, pemanfaatan bio marine dan hasil laut lainnya selai penangkapan ikan, wisata bahari dan sektor jasa terkait, peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dan manajemen penangkapan kolaboratif dengan instansi/lembaga/perguruan tinggi/swasta/badan riset, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dengan mempertimbangkan kesejahteraan nelayan, sumberdaya ikan, ekosistem dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekologis setempat, dan kebijakan tidak bersifat top down tetapi bottom up agar nelayan sebagai penerima kebijakan mempunyai responsibility dan kepentingan nelayan terwakili. Kata Kunci : Penolakan, Kebijakan,Implementasi Kebijakan, Alat Tangkap Cantrang, Pelarangan

Abstract The policy to prohibit fishing gear cantrang is intended to prevent excessive exploitation of fish resources, environmental degradation and conflicts between fishermen, but the implementation in the field is not the same so that it affects the successful implementation of the policy. The cantrang fishing gear prohibition policy is currently experiencing a delay in implementation in Rembang Regency. The research objective is to explain the implementation of the policy to prohibit fishing gear cantrang in Rembang Regency, Central Java Province, and the factors that influence the policy. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection was carried out by interviewing 30 cantrang fishermen in Rembang Regency, government officials, and academics. The results showed 70% did not comply with the cantrang fishing gear prohibition policy and the results showed that the cantrang prohibition policy in Rembang Regency had been delayed several times, while the form of the delay was a re-verification of the size of the cantrang vessel and the issuance of a Certificate of Sea for cantrang fishermen. The factors that hinder the implementation of the policy are a.) Standard and target policies / measures and policy objectives consisting of Apparatus Commitment to Policy Objectives, Clarity and Consistency of existing regulations in the Implementing Body and the low level of commitment from the central government to provincial and local governments districts in achieving policy objectives; b.) Resources; c.) Characteristics of the implementing organization; d.) The attitude of the implementers; e.) Communication between organizations and implementation activities; and f.) socio-economic and political environment. Suggestions that can be given from the results of this research include the effectiveness of socialization, coaching, assistance and supervision to increase fishermen's compliance in using fishing gear, increasing employment through diversification of fishing gear, utilization of bio-marine and other marine products, fishing jam, marine tourism and related service sector, increasing the institutional capacity of fishermen and collaborative fishing management with agencies / institutions / universities / private / research agencies, the government needs to re-evaluate the policy of prohibiting cantrang fishing gear by considering fishermen welfare, fish resources, ecosystems and the environment for sustainable development in accordance with local ecological conditions, and policies are not top down but bottom up so that fishermen as policy recipients have the responsibility and interests of fishermen to be represented. Keywords: Rejection, Policy, Policy Implementation, Cantrang Fishing Tools, Prohibition

Kata Kunci : Rejection, Policy, Policy Implementation, Cantrang Fishing Tools, Prohibition