Implementasi E-Government dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik di Indonesia

HABIB HAIDAR PRADANA EFFENDI, Dr. Oce Madril, SH., MA.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimana perkembangan hukum implementasi e-government di sektor pelayanan publik di Indonesia dan cara kerja sistem e-government di sektor pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi. Kedua hal tersebut penting diketahui dan dikaji sebagai pendekatan strategi preventif atau upaya pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena berfokus pada masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (dogmatis) dari aspek hukum administrasi negara dengan arti negara dalam keadaan bergerak untuk menunjang proses pemerintahan. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, implementasi e-government di sektor pelayanan publik memiliki legitimasi atau landasan yuridis yang cukup baik sehingga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat melakukan berbagai macam inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik guna mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal, disamping perlu dilakukannya harmonisasi hukum dan partisipasi warga masyarakat dalam pembentukannya; Kedua, implementasi sistem e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

The purpose of this Legal Research is to find out and study about how the legal development implementation in the public service sector in Indonesia and how the e-government system works in the public service sector as an instrument of corruption prevention, as well as relevant factors that influence the implementation of the system e-government as an instrument of corruption prevention in the public service sector. Both of these are important to know and study as preventive strategy approaches or efforts to prevent corruption that can be applied in Indonesia. This research is a normative juridical study, because it focuses on legal issues that are normative (dogmatic) from the aspect of state administrative law with the meaning of the state in a state movement to support the government process. The research data used are secondary data. The data was obtained from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and non-legal materials. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method with several approaches, namely the statutory approach, the comparative approach, and the conceptual approach. The result of this study indicate that; First, the implementation of e-government in the public service sector has legitimacy or a fairly good legal basis so that the government, both at the central and regional levels, can carry out various kinds of innovations in the administration of government to increase the capacity of public services in order to achieve maximum effectiveness and efficiency, besides the need for legal harmonization and public society participation in its formation; Second, the implementation of e-government systems in governance can be an instrument of corruption prevention by encouraging transparency, accountability, and participation.

Kata Kunci : E-Government, Korupsi, Strategi Pencegahan Korupsi, Inovasi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.