KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN KERJASAMA CO BRANDING UANG ELEKTRONIK UNREGISTERED BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA

MEDIKA O A H, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama Co Branding Uang Elektronik Unregistered berdasarkan Peraturan Bank Indonesia; dan (2) Menganalisis bagaimana kepastian hukum dari uang elektronik unregistered dan penyelengaraan kerjasama co branding uang elektronik unregistered dalam hal penyusunan perjanjian kerjasamanya. Penelitian ini bersifat deskriptif-normatif dengan data primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber datanya. Data diteliti dengan studi dokumen dan membandingkannya dengan pelaksanaan untuk kemudian dianalisa dan disajikan hasilnya secara deskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dan SE BI No. 16/11/DKSP belum mengatur secara komprehensif bentuk kerjasama co branding uang elektronik unregistered melainkan hanya membatasi bahwa kerjasama hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pemasaran uang elektronik. Yang kedua bahwa kepastian hukum penyelenggaraan kerjasama co branding uang elektronik dalam hal penyusunan perjanjian kerjasamanya belum sempurna.

This thesis is written to describe (1) the types of agreement in co branding activity over unregistered type of electronic money, based on the policy made by Bank Indonesia; and (2) How the legal certainty applies on the practice of the agreement making in co branding activity. This is a descriptive-normative type of writing which utilize the primary, secondary, and tertiary resources of policy and other information needed. Those resources then compared with the practice of co branding agreement which later the comparison generates the conclusion of the issue. The result serves as a descriptive writing on this thesis. The first finding shows that the regulation which are PBI No. 20/6/PBI/2018 about Electronic Money and SE BI No. 16/11/DKSP are not comprehensive enough in giving the guidance to implement the co branding activity of unregistered type of electronic money. The policy related only regulate the limitation of its business model which is only for marketing purpose of electronic money. The second one is that the legal certainty of the enforcement in co branding agreement of electronic money doesnt seem to have enough consistency between regulation and practice yet it is expected to give more certainty for the subject in agreement.

Kata Kunci : Uang Elektronik,Uang Elektronik Unregistered,Co Branding,Alat Pembayaran,Perjanjian Kerjasama,Kepastian Hukum