Kapasitas Kelembagaan Aksi Cepat Tanggap (ACT)

MAHASIN KHOLIL BAKIR, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2018 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menyebabkan tren kejadian bencana meningkat. Letak geografis Indonesia menjadikannya salah satu negara yang mempunyai potensi tinggi terhadap berbagai bencana, terutama bencana alam. Kondisi demografi Indonesia yang padat penduduk ����¯�¿�½������¢������¯������¿������½������¯������¿������½ terlebih di wilayah rawan kejadian bencana ����¯�¿�½������¢������¯������¿������½������¯������¿������½ menjadikan masyarakat rentan terhadap bencana. Wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan, pola permukiman yang padat penduduk, serta potensi bencana yang bermacam-macam menjadikan penanganan bencana di Indonesia semakin kompleks. Beban tersebut terlalu berat untuk ditangani hanya oleh pemerintah. Maka peran pihak non pemerintah dalam penanggulangan bencana menjadi penting, salah satunya adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penanggulangan bencana merupakan upaya serius yang tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan karena menyangkut nyawa dan hajat hidup orang banyak. Hal ini menuntut kinerja baik dari pihak-pihak terkait penanggulangan bencana. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kapasitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ACT. Kapasitas ACT dilihat dari tata kelola (governance) dan penyediaan layanan, pengelolaan keuangan dan infrastruktur, serta kemampuan adaptasi, yang mengacu pada penjabaran kapasitas dari Morgan dan VanSant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACT secara umum memiliki kapasitas yang baik. Tata kelola organisasi dan penyediaan layanan mampu untuk mencapai tujuan dengan cakupan penerima manfaat yang luas. ACT sebagai kesatuan juga memiliki pengelolaan keuangan dan infrastruktur serta kemampuan adaptasi yang baik. Namun ACT secara terpisah memiliki kekurangan dalam aspek pengelolaan keuangan dan kemitraan dengan pemerintah pada tingkat cabang. ACT disarankan untuk meningkatkan transparansi keuangan dan kemitraan dengan pemerintah hingga ke tingkat cabang.

Climate change and environmental degradation cause the trend of disaster events to increase. Indonesia's geographical location makes it one of the countries that has high potential for various disasters, especially natural disasters. Indonesia's demographic conditions that are densely populated - especially in areas prone to disasters - make communities vulnerable to disasters. Indonesia's territory which is vast and in the form of islands, densely populated settlement patterns, and various potential disasters make the handling of disasters in Indonesia increasingly complex. The burden is too heavy to be handled only by the government. So the role of non-government parties in disaster management becomes important, one of which is Aksi Cepat Tanggap (ACT). Disaster management is a serious effort that should not be carried out carelessly because it involves the lives of many people. This requires good performance from parties related to disaster management. This study intends to describe ACT����¯�¿�½������¢������¯������¿������½������¯������¿������½s capacity as one of the factors that influence ACT's performance. ACT's capacity is seen from governance and service provision, financial and infrastructure management, and adaptability, which refers to the elaboration of the capacity by Morgan and VanSant. The results of the study show that ACT generally has good capacity. Organizational governance and service provision are able to achieve objectives with broad beneficiary coverage. ACT as a unit also has financial and infrastructure management and good adaptability. However, ACT separately has deficiencies in aspects of financial management and partnerships with the government at the branch level. ACT was advised to increase financial transparency and partnership with the government up to the branch level.

Kata Kunci : kapasitas, penanggulangan bencana, organisasi non pemerintah, aksi cepat tanggap